Sekretaris Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo) Aceh Samsul B Ibrahim di Banda Aceh, Rabu menyatakan, Pemerintah Aceh harus berani memberikan sanksi tegas terhadap anak buahnya jika tidak disiplin bukan hanya berjanji.
Disebutkan Samsul, seharusnya Pemerintah Aceh harus mampu mengorganisir setiap realisasi proyek oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bukannya mencari sensasi di media massa.
"Sebaiknya di akhir masa jabatan ini, mereka harus menunjukkan prestasi yang bagus dan memberikan sanksi tegas bagi SKPA yang gagal agar masyarakat puas," ujarnya.
Jika pun nanti sanksi diberikan, saran Samsul, pemerintah membangun konsep penghukuman yang sifatnya konstruktif tapi tegas, sehingga ke depan SKPA tidak jatuh ke lubang yang sama.
"Masyarakat sekarang butuh komitmen dan kejujuran pemerintah untuk menjalakan amanah rakyat," tegas Samsul.
Dia menambahkan, semestinya di akhir masa jabatan ini, Pemerintah Aceh tak lagi berjanji akan memberikan sanksi tapi realisasi sanksi atas evaluasi kinerja SKPA.
"Sanksinya sudah harus diberikan sejak awal pemerintahan dulu ketika banyak proyek tak terealisasi, sehingga realisasi APBA setiap tahunnya miris," jelas Samsul.
Sekretaris Aksindo ini menilai penyebab tidak diberikan sanksi dari dulu karena ada tolak tarik kepentingan antara Gubernur Irwandi dan Wagub Nazar.
"Seharusnya kinerja itu harus diutamakan profesionalitas bekerja bukan karena kedekatan," sebut dia.
Karena itu, kata dia pemerintah tak perlu mencari muka dari masyarakat dengan membuat perjanjian dengan 12 kepala SKPA-nya untuk merealisasikan proyek yang terbengkalai.
"Mudah-mudahan, ke depan sikap profesionalitas dan disiplin bekerja diutamakan dalam memilih pimpinan SKPA," harap Samsul. (ANT-286/M019/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
