Berikut lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. KSP: Pesan presiden soal penceramah radikal bukan mengada-ada
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal, yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI-Polri beberapa pekan lalu, merupakan hal faktual dan bukan mengada-ada.
"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Bawaslu RI tetap fokus siapkan tahapan pemilu jelang 14 Februari 2024
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu tetap berfokus mempersiapkan semua tahapan pesta demokrasi tersebut menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Sampai saat ini, tidak ada isu penundaan pemilu di pihak penyelenggara. Bagi kami, itu mungkin menjadi perdebatan di tingkat wacana politik. Walaupun kami tetap mendengar, tetap memahami keseluruhan perspektif wacana tersebut, fokus kami adalah pada pemungutan suara 14 Februari 2024,” ujar Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penundaan Pemilu Menerabas Pembatasan Masa Jabatan? Tinjauan Aspek Hukum, Politik, dan Ekonomi”, seperti dipantau di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. KPU RI tak respons wacana penundaan Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mau merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena sudah ditetapkan bersama DPR RI dan Pemerintah.
"Penundaan pemilu itu domain dari MPR. KPU sudah memutuskan di SK (Surat Keputusan) KPU tertanggal 14 Februari 2024," ujar anggota KPU RI Viryan Azis usai sosialisasi literasi aplikasi PDBP mobile Lindungi Hakmu dan penguatan kapasitas Lembaga menghadapi pemilu di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. PDI Perjuangan: Penundaan Pemilu akan menciptakan krisis
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak menginginkan penundaan pemilu karena pihaknya khawatir akan menciptakan krisis.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai memberikan pidato ilmiah dalam upacara wisuda Unnes di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa wacana tersebut tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.
Selengkapnya baca di sini.
5. Komisi III DPR minta BNPT tidak buat polemik terkait isu radikalisme
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak membuat polemik baru terhadap umat Islam, khususnya isu dengan radikalisme.
"Dua kali reaksi keras Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas pernyataan dari BNPT ini menurut saya tidak sepatutnya terjadi. BNPT mestinya tidak lagi terkesan memberikan polemik baru terhadap umat Islam, khususnya isu radikalisme," kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
