"Dinas terkait kan bisa meminta ke pusat untuk memenuhi kuota minyak goreng kemasan subsidi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Ahad.
Baca juga: Pemprov Kaltara data kebutuhan minyak goreng antisipasi kelangkaan
Ia menegaskan, gerak cepat ini diperlukan mengingat sebentar lagi umat Islam di Indonesia termasuk NTB akan menyambut bulan suci Ramadhan, sehingga kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok utama untuk memenuhi kebutuhan pangan cukup tinggi .
Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak Pemprov NTB, untuk memberikan sanksi jika ada produsen dan distributor minyak goreng kemasan yang kedapatan melakukan penimbunan minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan dan harganya melambung tinggi.
"Dinas terkait harus rutin melakukan operasi pasar, apalagi sudah ada beberapa gudang di sejumlah wilayah di NTB yang ditemukan dijadikan sebagai tempat menimbun minyak goreng kemasan oleh oknum distributor," jelas Isvie.
Baca juga: Ketua DPR: Kelangkaan minyak goreng dapat timbulkan kegaduhan
Menurut dia, Pemprov NTB harus juga melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota setempat, melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah, di antaranya dengan melaksanakan operasi pasar.
"Kita minta Dinas Perdagangan kembali menggelar Operasi Pasar, untuk melihat secara langsung kebutuhan minyak goreng sehingga kelangkaan bisa teratasi," ujarnya.
Baca juga: Kadisperindag Jawa Barat geram minyak goreng masih langka
Operasi Pasar merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga minyak goreng yang tinggi di tengah kelangkaan.
Pasalnya masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, juga bisa berdampak pada peningkatan inflasi di provinsi NTB kedepannya.
"Akan tetapi jangan hanya terfokus pada minyak goreng saja. Karena menjelang puasa kebutuhan lain juga akan meningkat. Ini harus menjadi perhatian dan fokus semua agar tidak terjadi penimbunan," tegas Isvie.
Baca juga: Anggota DPR soroti kelangkaan minyak goreng
Ia mengaku, masalah kelangkaan minyak goreng ini harus menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan.
Sebab, pemerintah sudah membuat standar harga tertinggi eceran minyak goreng dan pedagang seharusnya tidak boleh menjual lebih tinggi dari standar yang ditetapkan.
"Memang untuk saat ini antara kebutuhan dan pasokan belum berimbang. Belum lagi nanti ada yang memborong segala. Makanya, kita minta Pak Gubernur juga fokus bagaimana mencari solusi atas kelengkapan minyak goreng ini," katanya.
Baca juga: Stok minyak goreng di Bengkulu tidak cukupi kebutuhan sehari-hari
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
