Aksi itu dipicu kekecewaan massa saat menggelar aksi tidak seorang pun pimpinan DPRD Sultra yang mau menerima penyampaian aspirasi mereka, guna membicarakan masalah penetapan ibukota Kabupaten Buton Utara (Butur). Saat menggeledah, massa tidak menemui pimpinan DPRD Sultra.
Saat memberikan orasi, Koordinator lapangan aksi, Saleanto Lagundi, di Kendari, mengatakan, sangat kecewa dengan sikap pimpinan DPRD Sultra yang tidak berkantor sehingga tidak menemui mereka.
Menurutnya, Kabupaten Buto Utara merupakan wilayah Sulawesi Tenggara yang harus menjadi pengawasan dari DPRD Sulawesi Tenggara.
"Saat ini, penempatan ibukota Kabupaten Buton Utara di Ereke Kecamatan Kulisusu, hal itu sudah melanggar undang-undang. Sebab, dalam amanah undang-undang lahirnya kabupaten itu, ibukota Butur itu berkedudukan di Buranga sebagaimana diamanahkan undang-undang selama ini," katanya.
Olehnya itu, ia meminta kepada DPRD Sulawesi Tenggara untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sultra agar menegur Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariah terkait penempatan ibukota di Ereke.
Menurutnya, adanya kebijakan pemerintah Buton Utara yang menempatkan ibukota di Ereke sangat merugikan masyarakat. Bahkan, telah ada pertumpahan darah yang terjadi di daerah tersebut lantara penetapan ibukota di Ereke.
Tidak puas menyampaikan orasinya di gedung pimpinan DPRD Sultra, massa kemudian menyisir ruangan Komisi I DPRD Sultra mencari anggota dewan.
Di ruangan tersebut, massa bertemu dengan Anggota Komisi I DPRD Sultra, Abu Bakar Lagu, yang bersedia bertemu dengan pengunjuk rasa tersebut.
Dari pertemuan itu, Abu Bakar Lagu berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD Sultra untuk mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur untuk memberi teguran kepada Bupati Butur terkait penetapan ibukota di Ereke.
Selain itu, Abu Bakar juga akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD Sultra agar melakukan hearing dengan gubernur terkait masalah ini. (ANT-299/E001/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
