"Saya melihat permintaan ini merupakan dorongan arus bawah pekerja migran dan diaspora Indonesia yang berada di Arab Saudi. Menurut informasi yang saya terima, setidaknya ada 600.000 WNI 'undocumented' di Arab Saudi dan tersebar di berbagai kota seperti Jeddah, Madinah, Mekkah, dan beberapa kota lain," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Ahmad Basarah ingatkan kepala daerah supaya membumikan Pancasila
Hal itu dikatakan Basarah setelah menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, di Jakarta, Minggu (13/3).
Menurut dia, dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Sharief meminta bantuan DPP PDI Perjuangan untuk ikut serta menyelesaikan masalah WNI yang memiliki status tidak terdokumentasi khususnya yang menetap di Arab Saudi.
Basarah mengaku menerima sejumlah masukan akan ada banyak kerugian dan penderitaan yang dialami WNI tidak terdokumentasi di Arab Saudi jika statusnya tidak segera diurus pemerintah.
"Misalnya tidak akan mendapat layanan kesehatan yang layak, perlindungan hukum yang tidak maksimal, serta penampungan yang tidak memadai. Bahkan, jika meninggal dunia mereka tidak dapat dikuburkan dengan segera karena status mereka tidak jelas," ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu menegaskan bahwa perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Karena itu menurut dia, sudah menjadi hak warga negara untuk mencari penghidupan yang layak, termasuk di luar negeri, mendapat perlindungan negara, dan memiliki identitas yang sah sebagai warga negara.
"Karena itu saya meminta agar masalah WNI 'undocumented' ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk diselesaikan segera, terlebih hal ini merupakan keprihatinan tersendiri bagi PDI Perjuangan," katanya.
Basarah juga menyatakan bahwa dalam diplomasi luar negeri, partai politik merupakan mitra pemerintah dan berperan penting dalam menjalankan "second track diplomacy".
Dia mengatakan, PDI Perjuangan sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan keselamatan dan perlindungan warga negara di luar negeri sebagai salah satu prioritas dalam diplomasi luar negeri.
"PDI Perjuangan akan mendorong dan mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadikan WNI 'undocumented' sebagai agenda prioritas yang harus segera diselesaikan, serta menjadikannya sebagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga negara," ujarnya.
Basarah menegaskan bahwa negara harus hadir bagi warganya, termasuk bagi diaspora dan pekerja migran Indonesia di luar negeri di mana pun mereka berada.
Baca juga: WNI ditemukan di Saudi setelah 21 tahun hilang
Baca juga: MPR: Merah Putih harus terus berkibar di seluruh pelosok Indonesia
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Guru jadi benteng ideologi hadapi transnasionalisme
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
