"Selaras dengan semangat dan mandat tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs, red.), tujuan yang harus dicapai oleh seluruh negara di dunia termasuk Asia Tenggara adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," kata Lestari.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi pidato kunci dalam webinar internasional bertajuk, "Building ASEAN Community Through Women's Prespective" yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Senin.
Dengan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tutur Lestari melanjutkan, seluruh perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan memperoleh kesempatan setara untuk berperan serta sebagai seorang pemimpin dalam segala bentuk pengambilan kebijakan.
Baca juga: Pegadaian dukung implementasi kesetaraan gender di lingkungan kerja
Baca juga: ILO fokus tingkatkan peran perempuan di sektor perikanan dan sawit
"Baik pengambilan kebijakan dalam politik, ekonomi, dan publik," ucap Rerie, sapaan akrab Lestari.
Dengan demikian, terdapat tiga bentuk upaya yang harus dimaksimalkan oleh Pemerintah dalam rangka memberi kesetaraan hak terhadap perempuan. Pertama adalah menghapuskan segala bentuk praktik yang membahayakan seperti pernikahan anak usia dini.
Selanjutnya, adalah menghapuskan segala jenis kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun privat, seperti praktik perdagangan manusia, kekerasan seksual, serta segala bentuk eksploitasi.
"Ketiga adalah mengadopsi dan memperkuat penegakan legislasi yang mempromosikan kesetaraan gender dan pendayagunaan seluruh perempuan di segala tingkatan," paparnya.
Rerie menegaskan kepada seluruh duta besar bahwa kesetaraan gender harus tercapai, tidak hanya pada poin nomor 5 SDG mengenai kesetaraan gender, tetapi pada seluruh poin yang terkandung di dalam SDG.
"Setiap tujuan dapat dicapai jika dimulai dari gerakan bersama," ujar Rerie.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
