"Mengamati kondisi terbaru, P2G mendorong pemerintah mempertimbangkan memulai sekolah PTM 100 persen bertahap, tentu berdasarkan kajian epidemiologis dan data mutakhir,” ujar Satriwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Hal itu berdasarkan perkembangan kasus sebaran COVID-19 terbaru, dimana ada tren penurunan kasus termasuk positivity rate (PR) yang kini sudah menyentuh sekitar tujuh hingga delapan persen.
Baca juga: P2G minta uji publik RUU Sisdiknas tidak dilakukan tergesa-gesa
P2G juga meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperhitungkan, memetakan perkembangan kasus COVID-19 setidaknya dua pekan ke depan hingga awal April, termasuk mengamati tren kasus COVID-19 secara global, sebab cukup mencemaskan juga varian Delta-Omicron dan ledakan kasus terbaru di Tiongkok.
“Terpenting jika postivity rate sudah menyentuh angka lima persen. P2G mendukung sekolah dibuka PTM 100 persen. Angka tersebut jelas berdasarkan rekomendasi WHO selama ini,” kata dia.
Pemerintah hendaknya juga memperhatikan tingkat perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit yang berada di bawah lima persen, termasuk angka keparahan.
"Poin P2G, dasar memulai PTM 100 persen harus tetap mengacu pada data dan kajian epidemiologis mutakhir. Prinsip kehati-hatian,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri.
Iman menambahkan sekolah dapat PTM 100 persen jika daerah sudah masuk PPKM level satu, sedangkan PPKM level dua sebaiknya tetap PTM terbatas 50 persen.
P2G juga meminta agar sekolah, guru, orang tua, dan siswa tetap konsisten membiasakan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Selain itu, aspek yang juga penting adalah membangun ikatan antara siswa, guru dan siswa dengan siswa.
Baca juga: Koordinator P2G: Kepala daerah jangan ragu hentikan PTM 100 persen
Baca juga: P2G minta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen
Evaluasi P2G selama dua tahun PJJ, sekolah dan guru menghadapi kendala yang cukup besar, kaitannya dengan membangun ikatan emosional dengan siswa.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan PTM sesuai dengan SKB Empat Menteri.
"Dinas Pendidikan dan sekolah dapat mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir. SKB Empat Menteri yang berlaku saat ini sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Silakan dicermati kembali poin-poin yang diatur di SKB Empat Menteri,” kata Suharti.
Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
