"Sayangnya, ini adalah perilaku dari beberapa pemerintah yang mengaku membela hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi dalam kenyataannya mereka sangat melanggar hak asasi manusia di negara mereka sendiri," kata Salehi menambahkan.
Dia mencatat, bahwa para pendukung rezim Zionis apartheid telah memboikot konferensi ini, karena mereka takut bahwa para peserta konferensi dapat mendukung Palestina yang menjadi korban kebijakan rasis rezim Zionis di wilayah yang diduduki.
Setelah bertahun-tahun secara memalukan tinggal di sebuah dunia yang tidak adil sebagai akibat dari perbudakan, kolonialisme dan rasisme baru sistematis dalam bentuk apartheid di Afrika Selatan dan wilayah Palestina yang diduduki, masyarakat internasional bertekad untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi. Masyarakat internasional menjauhkan diri dari apartheid di Durban.
Saleh mengatakan, deklarasi Durban adalah salah satu prestasi terbesar manusia dalam menghadapi praktek rasisme, kata Ali Akbar Salehi pada Minggu.
Berbicara pada pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum PBB, untuk menandai ulang tahun ke 10 kesepakatan Deklarasi Durban dan Program Aksinya, Menlu Iran menyatakan, Republik Islam Iran bersikap menentang pada isu-isu terkait dengan rasisme.
"Pada tahun 2001 Konferensi Dunia Melawan Rasisme Durban I adalah titik balik dari dunia hari ini, karena karakteristik yang khas," katanya.
Setelah berabad-abad umat manusia menderita dari ketidakadilan, cengkeraman kolonialisme baru dan lama, apartheid di Afrika Selatan dan pendudukan di Palestina, masyarakat internasional harus berkomitmen untuk mengambil jarak dari apartheid, dengan mengadakan Konferensi Internasional Durban, katanya.
"Sebagai obor untuk menunjukkan jalan itu, masyarakat sipil dan masa depan organisasi non-pemerintah dan pemerintah, bekerja sama dalam perjuangan untuk menghapus rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia di dunia," kata Salehi.
Dia menambahkan, Deklarasi Durban dan Program Aksi tidak hanya keinginan rakyat tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, PBB dan lembaga-lembaga sipil lainnya.
(Uu.H-AK/A023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
