"Sejalan dengan kebijakan untuk mendorong kegiatan inklusif termasuk UMKM ini, dari sisi instrumen pengelolaan moneter juga kami sedang melakukan asesmen dan kajian mengenai kemungkinan penerbitan sukuk Bank Indonesia (Sukbi) inklusif," ujarnya.
Juda berharap Sukbi inklusif tersebut bisa dipergunakan dalam pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Sukbi inklusif adalah sukuk Bank Indonesia yang diterbitkan dengan underlying Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) inklusif. Oleh karena itu penerbitan instrumen Sukbi inklusif akan semakin memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang kami lakukan bersama Kementerian Keuangan, untuk mendorong kegiatan inklusif dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021.
PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya.
Adapun substansi pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi penjelasan mengenai RPIM oleh bank beserta cakupannya, serta kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen di 2024.
Baca juga: Kemenkeu resmi luncurkan sukuk ritel SR016
Baca juga: Kemenkeu: Investor SBSN ritel masih berfokus di Indonesia bagian barat
Baca juga: BI nilai kenaikan bunga acuan Fed persulit pemulihan negara berkembang
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
