Sekjen PBB jarang berkomentar mengenai undang-undang internal di negara-negara, tetapi telah memandang penting hak-hak perempuan sebagai tema utama pada masa jabatannya.
"Sekretaris Jenderal yakin bahwa (pengumuman) ini merupakan langkah penting dalam realisasi bagi hak-hak fundamental sipil dan politik mereka, kaum perempuan di Arab Saudi," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers Ban, lapor Reuters.
Pengumuman Raja Abdullah dari Arab Saudi pada Ahad dipandang sebagai pergeseran berani oleh monarki mutlak sebagai desakan untuk reformasi sosial dan demokratis yang melanda Timur Tengah.
Wanita juga akan diizinkan untuk bergabung dengan penasihat Dewan Syura yang tidak dipilih, di mana undang-undang lama tidak memiliki kekuatan mengikat.
Langkah ini, bagaimanapun, akan melakukan sedikit perubahan mengenai cara negara dijalankan.
Penguasa Arab Saudi memungkinkan pemilihan hanya untuk setengah dari kursi di dewan kota, yang memiliki beberapa kekuatan.
Hanya laki-laki diperbolehkan memilih pada pemilihan umum berikutnya, yang akan berlangsung minggu depan, sedangkan kaum wanita baru akan diizinkan untuk memilih pada tahun 2015. (AK/S008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
