"Jadi dalam draft Inpres itu sudah jelas siapa harus melakukan apa, sehingga jelas tanggung jawab masing-masing,"Padang (ANTARA) - Kelanjutan pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat masih menunggu persetujuan draft Inpres dari Presiden Joko Widodo.
"Inpres adalah payung hukum bagi kementerian/lembaga terkait untuk mengusulkan kegiatan dan anggaran kelanjutan pembangunan Monumen PDRI," kata Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dirjen Polpum Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan di Padang, Kamis.
Ia mengatakan itu saat membuka kegiatan Penguatan Bela Negara pada Prioritas Nasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Padang.
Ia mengatakan draft Inpres tersebut telah disusun oleh Kemenkopolhukam. Dalam draft itu termuat kewajiban dari masing-masing pihak dalam upaya menyelesaikan pembangunan Monumen PDRI.
"Jadi dalam draft Inpres itu sudah jelas siapa harus melakukan apa, sehingga jelas tanggung jawab masing-masing," ujarnya.
Menurutnya draft tersebut sudah masuk dan diproses Kementerian Sekretariat Negara. "Mudah-mudahan secepatnya disetujui dan pembangunan Monumen PDRI bisa segera dilanjutkan," katanya.
Meski demikian ia mengingatkan proses pembangunan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada APBN. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar lokasi juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Misalnya terkait pembangunan jalan lingkungan monumen dan pelebaran akses jalan.
Kepala Dinas PU PR Sumbar Era Sukma Munaf menyebutkan pihaknya siap untuk perbaikan atau pelebaran akses jalan ruas Payakumbuh-Koto Tinggi dalam upaya melanjutkan pembangunan Museum PDRI.
Sementara itu sejarawan Sumbar Hasril Chaniago menilai PDRI adalah penyambung "nyawa" republik saat agresi II Belanda. Peristiwa itu ditetapkan sebagai dasar Hari Bela Negara.
Dalam konteks meningkatkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan sikap bela negara, keberadaan Monumen PDRI penting, terutama untuk mengingatkan generasi muda pada perjuangan bangsa serta keteladanan yang ditunjukkan tokoh bangsa saat itu, yang lebih mengedepankan sikap negarawan untuk kepentingN bangsa dan negara.
Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumbar, Adi Dharma mengatakan Kegiatan Penguatan Bela Negara pada Prioritas Nasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan untuk memupuk dan meningkatkan wawasan tentang sikap Bela Negara.
Kegiatan itu diikuti 60 peserta dari sejumlah SKPD dari kabupaten/kota serta kelompok masyarakat.
Baca juga: Sang Ketua PDRI dan cerita yang tertinggal di tengah rimba
Baca juga: Meniti sejarah di Etape II Tour de PDRI 2021
Baca juga: MSI Sumbar: Sejarah PDRI harus masuk kurikulum nasional
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2022
