Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan telah membentuk tim untuk mempercepat pelaksanaan P3DN dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional di tengah pandemi COVID-19, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran Presiden tentang P3DN.
"Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan komit dalam pelaksanaannya," ujar Rusma Yul Anwar usai pertemuan dengan Presiden Jokowi saat acara puncak Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat.
Pada acara yang berlangsung dari 23 Maret-25 Maret 2022 itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menugasi Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul menghadiri business matching secara virtual.
Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi supaya membelanjakan paling sedikit 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyerap produk dalam negeri.
Dari simulasi perhitungan 40 persen belanja untuk produk dalam negeri pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah nilai transaksinya diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Dengan porsi belanja 40 untuk produk dalam negeri tersebut presiden optimis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat hingga 1,71 persen.
Namun, menurut Presiden saat ini masih banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang cenderung belanja produk impor dalam pengadaan barang dan jasa.
Bupati Rusma Yul Anwar melanjutkan dengan simulasi perhitungan pertumbuhan seperti itu, bupati optimis pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan bisa di atas 5 persen, dengan basis tahun 2021 sebesar 3,37 persen.
"Ini tentu akan kita laksanakan di daerah, sebagai bagian dari keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal," ujarnya.
Bupati menyampaikan telah memerintahkan agar draft Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan P3DN agar progres percepatan segera bisa dilakukan di daerah.
Pada kesempatan itu Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul mengatakan Tim P3DN bakal melakukan monitoring koordinasi, evaluasi dengan seluruh perangkat daerah.
Ia menjelaskan, bahwa laporan dari setiap proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3DN di Pesisir Selatan pada penanggung jawab kegiatan.
Kemudian melakukan pendataan terhadap produk lokal untuk masuk dalam e-katalog daerah, yakni produk yang telah memiliki kandungan komponen dalam negeri minimal 40 persen.
Menurutnya, Pesisir Selatan memiliki sejumlah produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal yang layak masuk dalam e-Katalog.
"Jika misalnya terdapat perbedaan perhitungan biaya nanti bisa disesuaikan," terangnya.
Dirinya optimis upaya percepatan P3DN secara otomatis berdampak positif pada sektor perdagangan serta pelaku Industri Kecil dan Menengah di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu.
Hal tersebut juga sejalan dengan target pemerintah kabupaten yang mematok omzet produk ekonomi kreatif sebesar Rp50 miliar pada 2026.
Baca juga: Kemenko Marves dorong realisasi komitmen belanja produk lokal
Baca juga: Kemenperin optimalkan Program P3DN lewat "business matching" virtual
Baca juga: Menperin serukan Kementerian/Lembaga konsisten terapkan P3DN
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
