Jakarta (ANTARA News) - Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mengalami perlambatan serius lantaran banyaknya direksi dan komisarisnya yang diperiksa aparat hukum untuk kasus-kasus dugaan korupsi, kata Menteri Negara BUMN, Soegiharto. "Saya sudah evaluasi pengaruhnya terhadap kinerja BUMN. Saya akui di Telkom, Bank Mandiri, BNI, PLN dan lainnya mengalami slow down oleh karena banyak orang yang lebih dulu panik," kata Soegiharto di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, banyaknya pemeriksaan tersebut sedemikian serius, sehingga perlambatan itu disebutnya akan mempengaruhi investasi, pendapatan potensial, serta perolehan deviden. "Slow down menyebabkan perusahaan menurun kinerjanya dan capital expenditure tiga bulan pertama 2006 ini mungkin tidak akan terpenuhi. Dan, akibatnya itu merupakan revenue strip perusahaan. Kalau investasi terlambat kan otomatis potential earning juga terlambat, pada gilirannya bisa mempengaruhi perolehan deviden," katanya. Soegiharto menyatakan, hingga kini belum mendapat laporan tertulis dari Kejaksaan Agung dan Kapolri tentang siapa-siapa saja pejabat BUMN yang telah menjadi tersangka. Ia juga mengungkapkan bahwa kepanikan yang terjadi di kalangan BUMN, antara lain banyak pejabat yang takut menjadi panitia lelang dan tender. "Dulu itu orang mau jadi pimpro pada rebutan. Sekarang tak ada yang berani jadi pimpro," katanya. Ia menyayangkan, para pejabat dan direksi BUMN yang karena ketakutannya justru mengganggu kinderja perusahaan. "Sesungguhnya yang salah harus salah, diproses saja secara hukum. Yang merasa benar, kan ada protap, sesuatu yang baku. Jadi, tidak boleh mempengaruhi dalam mengambil keputusan," kata Soegiharto. Untuk mencegah BUMN menjadi lesu, Soegiharto mengatakan, dirinya akan langsung berbicara dengan para pejabat dan direksi BUMN. "Saya akan cegah dengan turun ke bawah. Sejumlah direksi sudah dipanggil dan mereka keluhkan apa yang terjadi," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006