Wahyudin menyebut belakangan ini sudah tak ada lagi aktivitas pekerjaan di lokasi proyek yang didanai APBN tersebut.
"Proyeknya mandek, akibat terkendala anggaran," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Sabtu.
Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kepri itu menyatakan proyek tersebut diperkirakan menelan dana APBN sebesar Rp32 miliar. Pada akhir tahun 2021, Kemnaker sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk pelelangan dan pemancangan batu pertama.
Namun setelah itu, tak ada lagi anggaran yang diturunkan Kemnaker untuk pengerjaan pembangunan lanjutan sehingga menyebabkan proyek itu terhenti.
"Apakah kontraktornya juga bermasalah atau tidak, itu kita belum tahu," ujarnya.
Padahal, menurutnya, proyek tersebut tak menyerap anggaran untuk pembebasan lahan. Lahan sepenuhnya dihibahkan oleh salah satu perusahaan swasta di Batam tanpa biaya sepeser pun.
"Kebetulan kami turut membantu menyelesaikan masalah lahan proyek tersebut," ucapnya.
Wahyudin menyayangkan jika pembangunan BLK di Batam tidak dilanjutkan karena sejak awal proyek itu ditargetkan rampung dalam kurun waktu 1 tahun.
Keberadaan BLK di Batam sangat penting untuk meningkatkan keahlian SDM tenaga kerja lokal agar mampu bersaing memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di Batam. Apalagi Batam bertetangga dengan negara seperti Singapura dan Malaysia sehingga memiliki peluang investasi besar dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
"Provinsi Kepri belum memiliki gedung BLK," ujar dia.
Wahyudin mengajak DPRD bersama Pemprov Kepri mendesak Kemnaker agar dapat melanjutkan proyek pembangunan BLK di Batam demi menciptakan tenaga kerja andal dan punya keahlian mumpuni.
"Pemprov harus gencar jemput bola ke pemerintah pusat, jangan berdiam diri," katanya.
Pewarta: Ogen
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
