Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berbagai reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan perekonomian menjadi lebih produktif dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Kami terus harus memastikan bahwa proses pemulihan ini akan didukung oleh reformasi mendasar,” katanya dalam acara Indonesia PPP (PublicPrivate Partnership)  Day di Jakarta, Senin.

Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan dua reformasi yang sangat penting yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HPP tidak hanya untuk mereformasi pajak yang akan memberi penambahan nilai pada pajak namun juga selaras dengan tren perpajakan global.

Sementara UU HKPD bertujuan untuk memastikan manfaat belanja pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui belanja yang lebih baik dan peningkatan perpajakan pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.

Indonesia berupaya mengundang lebih banyak investor untuk datang agar berbagai tujuan reformasi dapat tercapai lebih cepat salah satunya melalui pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang dibuat secara fundamental ini mengubah cara Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi, menyederhanakan prosedur investasi dan memberikan iklim bisnis yang lebih jelas dan mudah.

“Ini semua reformasi yang dilakukan Indonesia meski dalam situasi pandemi,” ujar Sri Mulyani.

Untuk semakin menarik investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund melalui Investment National Authority (INA).

Ia menjelaskan INA merupakan wadah bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembiayaan ekuitas dan bermitra dengan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Target investasi tahap pertama INA adalah di sektor infrastruktur dan transportasi termasuk jalan, listrik, bandara serta jaringan komunikasi karena sangat penting untuk konektivitas Indonesia sebagai negara besar.

“Kami terus memastikan bahwa penanganan pandemi akan terus dilakukan secara konsisten sampai kita bisa berubah menjadi endemi,” tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Kehutanan pemberi kontribusi terbesar penurunan CO2

Baca juga: Sri Mulyani sebut aset keuangan syariah RI capai 143,7 miliar dolar

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022