Utusan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Catherine Ashton menyampaikan pengumuman itu setelah pertemuan Kwartet Timur Tengah -- EU, AS, Rusia dan PBB, lapor Reuters.
Kwartet Timur Tengah membahas apa yang harus dilakukan untuk mendorong dimulainya lagi negosiasi penting secepat mungkin.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuntut Israel menghentikan semua pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat sebelum Palestina memulai lagi perundingan. Namun, Israel menegaskan bahwa mereka belum bisa melakukan hal itu.
Di Yerusalem, seorang pejabat Israel yang dihubungi Reuters tidak bersedia berkomentar mengenai rencana undangan EU itu, namun mengisyaratkan bahwa Israel akan siap memenuhinya.
Israel "berulang kali mengungkapkan kesediaannya memulai perudingan perdamaian langsung dengan Palestina dengan tatap muka, tanpa prasyarat apa pun", kata pejabat itu.
Ia menambahkan, "Kami berharap Palestina juga siap melakukan hal itu".
Bulan lalu, Abbas secara resmi meminta PBB mengakui negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebuah langkah yang ditentang Israel dan AS. Mereka mengatakan, hanya perdamaian ternegosiasi bisa mengakhiri konflik Timur Tengah dan menciptakan negara Palestina di sisi Israel.
Abbas mengupayakan pengakuan atas negara Palestina sesuai dengan batas-batas yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967 yang mencakup Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Israel mengatakan, batas-batas itu tidak berlaku lagi dan perbatasan negara Palestina mendatang harus ditetapkan melalui negosiasi bilateral.
Washington mengancam memveto upaya keanggotaan Palestina itu di Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan, hal itu akan merusak prospek perundingan perdamaian dan negara Palestina hanya bisa dibentuk melalui perundingan dengan Israel. (M014)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
