... unsur yang ada di dalamnya harus dikelola terintegrasi...Jakarta (ANTARA News) - Sekarang jamannya kelas dunia, dalam hal apapun harus berkelas dunia. Begitu juga keinginan Komisi VI DPR-RI yang meminta PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II meningkatkan kinerja usaha agar mampu bersaing dengan bandara internasional dalam hal pengelolaan bandara.
"Kami berharap AP I dan AP II dapat menjadikan bandara di Indonesia masuk 'world class airport' dengan terus mempersiapkan diri sesuai dengan aktivitas kebandarudaraan, yaitu keselamatan, keamanan, dan pelayanan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima.
Bima memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin dan Direksi AP I, AP II, PT Gapura Angkasa, di Gedung MPR/DPR-RI, Senin.
Keinginan Bima itu sah-sah saja. Tetapi fakta sering berkata lain. Mudah saja, masih banyak calo tiket beraksi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, plus ojek motor yang bisa menjemput orang langsung di muka pintu kedatangan pemakai jasa penerbangan yang baru mendarat!
Hal itu tidak akan dijumpai di Bandar Udara Internasional Schippol, Belanda, atau Narita di Jepang, kalau mau membandingkan dengan motto "kelas dunia" itu.
Menurut Bima, bandar udara merupakan pusat aktivitas kebandarudaraan berupaka kegiatan bisnis dan pemerintahan, mulai dari airlines, perusahaan kargo, properti, transportasi publik, imigrasi, beda dan cukai, hingga kepolisian.
"Semua unsur yang ada di dalamnya harus dikelola terintegrasi agar memberikan hasil yang maksimal tidak saja kepada pengguna layanan kebandarudaraan tetapi juga pemangku kepentingan," kata Aria.
Saat ini AP I mengelola 11 bandara, yaitu Ngurah Rai (Denpasar), Juanda (Surabaya), Adi Sutjipto (Yogyakarta), Achmad Tani (Semarang), Adi Sumarmo (Solo), Selaparang (Mataram, Syamsuddin Noor (Solo), Sepinggan (Balikpapan), Hasanuddin (Makassar), Sam Ratulangi (Menado), dan Frans Kaisiepo (Biak).
Adapun AP II mengelola 11 Bandara yaitu Soekarno Hatta (Jakarta), Polonia (Medan), Sultan Iskandar Muda (Aceh), Minangkabau (Padan), Sutan Syarif Kasim II (Pekan Baru), Sutan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Husein Sastranegara (Bandung), Supadio (Pontianak), Depati Amir (Pangkal Pinang), Sultan Thaha (Jambi).
Sedangkan bandara yang dikelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dirjen Perhubungan Udara/Bandan Otorita, Bandara Sentani (Jaya Pura), Hang Nadim (Batam), dan Sultan Baabulah (Ternate).
Menurut data Kementerian BUMN, pada 2011 pendapatan AP I diperkirakan mencapai Rp2,67 triliun naik dari tahun 2010 sebesar Rp2,47 triliun, sedangkan pendapatan AP II Rp3,45 triliun naik dari sebelumnya Rp3,36 triliun.
Untuk meningkatkan pelayanan kebandarudaraan, Deputi Menteri Sumaryanto Widayatin meminta kepada AP I dan AP II agar memperhatikan tiga aspirasi dari pemegang saham, yaitu pertama pertumbuhan pendapatan agar lebih tinggi dari pertumbuhan biaya.
Kedua, pertumbuhan biaya pegawai harus lebih rendah dibanding pertumbuhan laba usaha, dan ketiga target kontrak manajemen yang lebih baik.
Sementara itu Direktur Utama AP I Tommy Sutomo menuturkan, peningkatan efisiensi dan produktivitas ditempuh melalui lima langkah yaitu, penetapan KPI bagi seluruh unit kerja, kontrol anggaran sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), strategi bisnis, kerjasama dengan bandara internasional, dan aplikasi teknologi dan informasi.
Adapun peningkatan fasilitas kebandarudaraan dilakukan perluasan dan pembangunan terminal, memperpanjang runway (landasan pacu), perluasan apron, penambahan dan peremajaan fasilitas navigasi, pengadaan fasilitas keselamatan. (R017)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
