Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mempercepat arus barang (kargo) dari kawasan industri di Jawa Barat (Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau sebaliknya dengan mempersiapkan angkutan kargo alternatif yaitu kereta api. "Saya mengusulkan tambahan satu proyek kepada Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KPPI) yaitu pembangunan kereta api dari sentra-sentra produksi atau kawasan industri menuju Tanjung Priok sebagai alternatif percepatan angkutan kargo yang sekarang mengalami hambatan," kata Menteri Perhubungan Hatta Rajasa usai pertemuan dengan Menko Perekonomian di Jakarta, Selasa. Angkutan barang atau kargo dari kawasan industri di wilayah Jawa Barat (Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya) saat ini hanya mengandalkan melalui angkutan jalan tol padahal jalan tol Jakarta-Cikampek sudah sangat padat sehingga mengganggu kelancaran arus barang. "Walaupun jalan tol akan tetap terus dibangun tetapi ada baiknya kalau kereta api juga dibangun. Selain dibiayai pemerintah, swasta juga akan terlibat dalam pembangunan akses-akses dari kawasan industri menuju jalur kereta api," katanya. Menhub menyebutkan, percepatan arus barang melalui kereta api itu akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pembangunan jalur rel kereta api dari Pasoso ke Tanjung Priok, tahap kedua pembangunan jaringan dari Bekasi ke berbagai kawasan industri di Cikarang dan Karawang, dan tahap ketiga pembangunan "dry port" dan akses dari kawasan industri ke jalur kereta api. Mengenai tahap pertama, Hatta menjelaskan, di Tanjung Priok dan Pasoso sudah ada jaringan rel kereta apinya sehingga yang dilakukan adalah menyambung kedua titik itu. Selama ini arus barang berhenti di Pasoso kemudian diangkut dengan truk menuju Tanjung Priok. Hal tersebut memakan waktu dan juga memakan biaya yang mahal. "Saya harapkan tahun 2007 nanti sudah tersambung ke Tanjung Priok baik yang ke JICT maupun yang ke Koja," kata Hatta. Ia memperkirakan, penyambungan kedua titik itu memerlukan biaya sekitar Rp35 miliar dan akan ditangani sendiri oleh pemerintah. "Kendala utama adalah pembebasan tanah tetapi saya sudah koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006