Kalau Pak Bupati uangnya banyak, silakan semua diselesaikan.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menaruh fokus pada para calon pengantin guna mencegah terjadi kekerdilan pada anak (stunting).

“Kalau Pak Bupati uangnya banyak, silakan semua diselesaikan. Tetapi kalau tidak punya uang banyak ingin angka stunting menjadi 14 persen, tangkap yang mau nikah, tangkap yang mau hamil, tangkap yang baru melahirkan, agar tidak melahirkan anak stunting baru, sambil mengurus yang stunting,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hasto menuturkan calon pengantin dan ibu hamil memiliki peran besar dalam pencegahan stunting pada anak.

Walaupun anak yang sudah stunting dikatakan tetap harus diurus dengan baik, namun mencegah stunting pada masing-masing daerah adalah strategi ampuh untuk mempermudah para kepala daerah menurunkan stunting di wilayahnya.

Lewat penanganan yang dilakukan pada calon pengantin perempuan, faktor spesifik yang ada baik anemia ataupun kekurangan gizi dapat diselesaikan. Apabila ibu hamil, pemantauan terkait kondisi kesehatan juga dilakukan sehingga meskipun ekonominya digolongkan miskin, calon ibu tidak akan melahirkan bayi-bayi stunting baru.

“Karena waktu tinggal kurang dari 2,5 tahun, mari faktor spesifik yang ada disaat mau nikah karena anemia, karena kurang gizi diselesaikan. Saat hamil kurang vitamin diselesaikan, saat melahirkan KB-nya harus diurus biar ASI-nya juga eksklusif, diselesaikan. Ini kita inkubasikan saja,” ujar Hasto.

Para kepala daerah, kata dia, dapat menggunakan Pendataan Keluarga 2021 (pk21) yang telah disusun pihaknya, agar target sasaran untuk pemberian bantuan baik berupa PKH, bantuan pangan nontunai, jambanisasi ataupun rumah layak huni bisa mengerucut dan tepat sasaran.

Pihaknya juga menyediakan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang nantinya berisi data tentang kondisi kesehatan calon pengantin dan ibu hamil. Diharapkan bisa secara real time by name by address tersaji di dashboard para kepala daerah, agar segera melakukan intervensi apabila ditemukan calon pengantin dan keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting.

Hasto turut mengingatkan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di seluruh desa, dapat memberikan pendampingan bagi calon pengantin dan ibu hamil hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Fungsi BKKBN dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di sini tidak sebagai teknis medis, karena hal itu akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan para tenaga kesehatan. Maka dari itu, diharapkan semua sektor bergotong royong dalam rangka menurunkan anemia pada ibu hamil, menurunkan kematian ibu, menurunkan kematian bayi, dan menurunkan stunting,” ujar dia pula.
Baca juga: Ribuan orang tua ikuti sosialiasi pemantapan wawasan pola asuh anak
Baca juga: Kendari terapkan aplikasi ELSIMIL untuk calon pengantin

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022