"Di tengah kekuatan blok ekonomi ini terjadi perpecahan, Indonesia harus berperan selamatkan G20, itu sangat dibutuhkan. Saya melihat G20 diambang perpecahan, apakah di Bali nanti ketika Indonesia jadi presidensi, bisa jadi G20 menjadi G19 atau G13," kata Syarief Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya terkait pernyataan beberapa negara yang mengancam tidak hadir dalam G20 apabila Rusia diundang atau hadir dalam forum tersebut karena Rusia melakukan serangan ke Ukraina.
Syarief menilai, Presiden Joko Widodo harus turun langsung dalam upaya penyelamatan G20 dari ambang perpecahan melalui cara menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia.
Ia memandang perlu langkah-langkah serius menyatukan G20.
"Meskipun G20 fokus pada ekonomi karena forum tersebut mewakili 2/3 ekonomi dunia dan dihadiri 80 persen negara dunia, tidak bisa lepas dari domain politik, dan sekarang terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyarankan agar Presiden Jokowi diberikan peran dalam G20, seperti menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Rusia dan Ukraina.
Effendi Simbolon menegaskan jangan sampai Indonesia hanya sebatas sebagai penyelenggara dalam forum G20. Pada saat ini menjadi momentum tepat untuk menggunakan forum tersebut untuk menginisiasi perdamaian Rusia dan Ukraina.
"Forum G20 jangan sampai dilewatkan momentum ini, berikan kesempatan kepada Presiden karena ini bukan di level Menteri Luar Negeri," ujarnya.
Dikatakan pula bahwa waktu 5 bulan sebelum penyelenggaraan G20 harus digunakan secara maksimal sehingga jangan sampai Indonesia tidak lakukan apa pun dalam forum tersebut.
Baca juga: Pemuda Asia Afrika tegaskan komitemen sukseskan KTT G20
Baca juga: China dukung sikap Indonesia terkait konflik Rusia-Ukraina di G20
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
