Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah (pemda) menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedini mungkin agar penanganan bisa dilaksanakan segera saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers BNPB yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BNPB mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana karhutla merupakan upaya pertama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota agar sedini mungkin menetapkan siaga darurat karhutla, sehingga upaya-upaya operasi penanganan ini dapat segera dilakukan," katanya dalam rapat koordinasi penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 di Jakarta, Rabu (6/4).

Suharyanto juga menyampaikan pentingnya pelibatan pentaheliks yang mencakup pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan komponen dari unsur pentaheliks dalam penanganan karhutla," katanya.

"Ini juga saya minta dukungannya dari pusat, dari kementerian atau lembaga yang hadir di sini maupun daring. Ini ada Pak Asops yang mewakili Panglima TNI dan Asops Kapolri. Kita harus dukung yang ada di daerah," ia menambahkan.

Di samping itu, Suharyanto menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta penggiatan sosialisasi dan patroli dalam upaya pencegahan karhutla.

"Sekali lagi saya tegaskan. Apabila terpantau api, padamkan sedini mungkin," demikian Suharyanto.

Baca juga:
Titik api di wilayah Kalimantan Barat berkurang setelah hujan turun
KLHK pantau titik panas untuk cegah karhutla

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022