Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai TNI belum siap menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, karena lembaga tersebut selama 32 tahun tidak mengenal demokrasi. "Prajurit TNI harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk belajar berdemokrasi sebelum mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2009," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Rachland Nashidik, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, selain itu TNI juga harus mengentaskan pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI menuju militer profesional, sebelum mendapatkan hak pilih pada pelaksanaan Pemilu 2009. "Jika pemberian hak pilih kepada mereka tanpa mengentaskan agenda eeformasi, maka akan membuka peluang terjadinya politisasi TNI yang semata-mata demi kepentingan dukung-mendukung kontestan pemilu," katanya. Menurut dia, setidak-tidaknya dengan lebih mengedepankan pelaksanaan agenda reformasi TNI itu, maka sikap obyektif prajurit TNI akan muncul demi mendukung tercapainya kedudukan indepedensi TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Ia beranggapan, sampai sekarang agenda reformasi di tubuh intitusi pertahanan itu belum berjalan, seperti doktrinnya yang belum berubah. "Karena itu, pemberian hak politik kepada TNI itu memerlukan pertimbangan yang serius dan berhati-hati," tegasnya. Pada prinsipnya, lanjut dia, sebagai warga negara, anggota militer memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui Pemilu. "Sejarah demokrasi kita mengakui anggota militer memiliki hak yang sama dengan warganegara lainnya, hal itu dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu 1955 lalu, di mana militer dan polisi dibenarkan menggunakan hak pilihnya," katanya. Ia menambahkan, pemulihan hak pilih TNI pada Pemilu 2009 itu dapat saja lebih terkait pada motif politik untuk pemenangan Pemilu ketimbang untuk membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih maju. Wacana anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 sempat dilontarkan oleh mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, menjelang serah terima jabatannya kepada Masekal TNI Djoko Suyanto. Endriartono mengemukakan bahwa TNI akan tetap solid, meski setiap prajurit memiliki aspirasi politik yang berbeda pada Pemilu 2009. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006