PBB (ANTARA News) - Rusia pada Jumat menuntut Dewan Keamanan PBB agar segera mengakhiri zona larangan terbang di Libya yang dipatroli oleh NATO ketika menyerang sasaran rezim Kolonel Muammar Gaddafi.

Rusia menyajikan rancangan resolusi kepada 14 anggota lain Dewan Keamanan dengan tujuan untuk mengakhiri sanksi tersebut, kata utusan negara itu di PBB Vitaly Churkin kepada wartawan.

Para anggota NATO mengatakan, Dewan Keamanan akan harus mengajukan resolusi baru di Libya setelah kematian diktator itu pada Kamis, tetapi pemerintah peralihan negara Afrika utara itu tidak ingin zona larangan terbang segera dicabut.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan misi di Libya itu akan berakhir tujuh bulan yakni pada 31 Oktober, namun akan mengeluarkan keputusan resmi pekan depan, setelah berkonsultasi dengan PBB dan pemerintah sementara Libya.

Rusia, China dan kekuatan negara berkembang lainnya yang mengecam keras serangan-serangan udara NATO di Libya, menuduh aliansi itu melanggar Resolusi 1970 dan 1973 Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan sanksi terhadap Gaddafi dan memperbolehkan langkah-langkah untuk melindungi warga sipil.

Churkin mengatakan, Rusia akan melanjutkan perundingan dengan kekuatan-kekuatan Barat mengenai resolusi itu untuk mengakhiri sanksi militer.

"Tentu saja kita akan bekerja dengan koordinasi yang erat dengan pihak berwenang Libya," katanya.

"Kita semua memahami bahwa beberapa perubahan penting telah terjadi di Libya. Kami mengharapkan deklarasi pembebasan akan diumumkan, bahkan mungkin besok, jadi memberikan situasi sekarang tiba saatnya untuk mengakhiri, termasuk zona larangan terbang," katanya.

Para duta besar Prancis dan Inggris untuk PBB mengatakan, ada hambatan teknis untuk segera mencabut zona larangan terbang.

Utusan Prancis Gerard Araud mengatakan, wilayah udara itu saat ini dikendalikan oleh NATO dan otoritas Libya harus siap untuk mengambil alih kendali.

Teks mengenai resolusi Libya akan dirundingkan dalam beberapa hari mendatang, katanya menambahkan.

Utusan Inggris di PBB Mark Lyall Grant mengatakan, NATO telah berbicara dengan pemimpin Dewan Transisi Nasional pada Jumat.

"Dan mereka membuat jelas bahwa mereka tidak ingin mengakhiri secara dini atas otorisasi militer, jadi kami ingin melanjutkan dalam cara yang sedikit lebih terukur."

Dia memperkirakan, "kekacauan di udara" jika tidak ada perubahan dikelola NATO untuk mengendalikan wilayah udara Libya.

Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan di Brussels bahwa dia akan berkonsultasi dengan PBB dan Dewan Transisi Nasional dalam beberapa hari mendatang mengenai pernyataan resmi mengakhiri operasi militer itu.
(ANT)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011