"Kami, di Kode Inisiatif, melihat penggunaan e-voting belum menjadi satu kebutuhan bagi pemilu di Indonesia, terutama untuk Pemilu 2024 mendatang," kata Ihsan saat dihubungi ANTARA dari Medan, Selasa.
Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), lebih baik mengutamakan pada pengembangan serta penyempurnaan digitalisasi di tahapan pemungutan suara melalui Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).
"KPU mengembangkan sistem rekapitulasi suara secara elektronik melalui Sirekap di Pilkada 2020. Menurut kami, hal yang lebih cocok dilakukan adalah mengembangkan rekapitulasi elektronik, yakni bagaimana Sirekap pada Pilkada 2020 itu dikembangkan, disempurnakan, untuk Pemilu dan Pilkada 2024," tambahnya.
Baca juga: KPU: e-rekap pangkas waktu rekapitulasi perhitungan suara pemilu
Dia juga menyebutkan beberapa alasan yang menurutnya penggunaan e-voting belum mendesak di Pemilu 2024. Pertama, menurutnya, penggunaan teknologi informasi sudah sepatutnya diutamakan demi mengatasi beban yang dihadapi petugas dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemungutan suara bukan merupakan tahapan yang menimbulkan beban bagi petugas dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Sebaliknya, beban penyelenggaraan pemilu yang dihadapi para petugas ada pada tahapan penghitungan serta rekapitulasi suara, katanya.
"Tren beban dalam penyelenggaraan bukanlah pada saat pemungutan suara, melainkan pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara. Proses tersebut sangat panjang. Petugas harus menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu 24 jam dan rekap berjenjang. Maka, wacana pengembangan teknologi informasi lebih tepat ditempatkan pada rekapitulasi elektronik daripada pemungutan suara," jelasnya.
Baca juga: Perludem: Harus ada kepercayaan publik jika ingin gunakan "e-voting"
Selain itu, menurut dia, penggunaan e-voting akan sulit diterapkan dalam Pemilu 2024 karena rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami memandang idenya jangan langsung loncat ke e-voting, dimana hal itu belum pernah diwacanakan dalam skala pemilu (nasional) Indonesia. Kalau di tingkat desa (pilkades), itu memang sudah pernah, tapi kalau di tingkat pemilu nasional akan sangat sulit, karena rawan terjadi penyalahgunaan dan kecurangan, seperti datanya bisa dicuri, hilang, atau pun servernya diretas," katanya.
Ia juga mengatakan beberapa negara yang pernah menggunakan e-voting mulai meninggalkan pemanfaatan teknologi tersebut.
"Di beberapa negara yang menerapkan e-voting, mereka mulai berubah. Mereka yang sudah pernah menggunakan e-voting berubah kembali menggunakan proses manual," ujarnya.
Baca juga: KPU tegaskan tidak berencana gunakan "e-voting" dalam Pemilu 2024
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
