Empat BUMN yang mengusulkan PSO tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, PT Pos Indonesia, dan Perum LKBN ANTARA.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Ignasius Jonan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan, tahun depan perseroan mengajukan PSO sekitar Rp1,3 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk pembatasan okupansi sebesar 100 persen di mana kereta api jarak jauh tidak akan ada penumpang yang berdiri sepanjang memiliki karcis, reservasi tiket untuk ekonomi secara online, penyediaan fasilitas khusus, penekanan angka keterlambatan KA ekonomi kepada seluruh penumpang, serta sistem boarding di stasiun untuk meningkatkan keamanan.
"Pemanfaatannya untuk membiayai perawatan sarana, pegawai dan awak KA, BBM, pajak serta fasilitas penunjang perkeretaapian," ujarnya .
Direktur Utama PT Pelni (Persero), Jussabella Sahea, mengungkapkan kebutuhan PSO perseroan mencapai Rp916,7 miliar, namun yang disetujui dalam APBN diperkirakan hanya Rp897,6 miliar.
"PSO 2012 ini untuk memenuhi 23 kapal yang dikelola oleh Pelni. Perseroan mengharapkan PSO dapat dicairkan dengan cepat jangan jauh dibelakang sehingga perseroan harus mencari pinjaman," katanya pada kesempatan yang sama.
Diakuinya, PSO ini dialokasikan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) yang mana pembayarannya harus dimuka, dimana setiap harinya Pelni harus mengeluarkan dana untuk BBM sekitar Rp2,5 miliar per hari.
"Tiap tahunnya kami membutuhkan 2 juta liter. Memang hanya 10 persen BBM subsidi yang kami gunakan," katanya.
Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), I Ketut Marjana, mengungkapkan PSO yang diusulkan sekitar Rp808,14 miliar.
"Dana PSO akan digunakan untuk menyediakan dan mempertahankan kapasitas serta operasional Layanan Pos Universal (LPU) di daerah secara ekonomis tidak layak bisnis," kata Marjana.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Achmad Muchlis Yusuf, mengharapkan dana PSO untuk tahun anggaran 2012 sekitar Rp84,79 miliar.
"Pada pelaksanaan PSO 2012, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik bersama Perum LKBN ANTARA merencanakan status kepemilikan yang memiliki nilai tambah yang diharapkan akan berdampak lebih baik bagi masyarakat," ujar Muchlis.
(T.KR-SSB//A027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
