"Tiga pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Tanjung Selor, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa indeks integritas pemerintah daerah di Kalimantan Utara sekitar 68,78 persen.
Baca juga: KPK undang ketum parpol ikuti program politik cerdas berintegritas
Sementara Indeks Integritas Nasional 2021 mendapat skor 72,4 atau berhasil melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan skor 70.
"Hasil ini diperoleh dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada Agustus hingga Oktober 2021," katanya.
SPI dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi dan 0 menunjukkan sangat korup.
Baca juga: KPK perpanjang masa penahanan bekas Bupati Tabanan
Ia mengatakan terdapat delapan area terintegrasi dalam pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang, jasa, dan pelayanan perizinan.
"Termasuk kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa," katanya.
Delapan area terintegrasi yang dilaksanakan tersebut, kata dia, berguna membantu pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih.
Baca juga: KPK usut campur tangan Bupati Langkat dalam proyek di SKPD
Terkait survei penilaian integrasi, ia menjelaskan bahwa KPK ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan.
Lili mengatakan strategi pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, seperti pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
“Hal ini yang terus kami lakukan untuk bisa membimbing pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.
Pewarta: Ayu Prameswari
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
