"Kadang jumlah program di suatu Kementerian dan Lembaga sesuai dengan jumlah eselon 1, padahal tujuannya satu. Karena anggaran dikotak-kotakkan, saat Menteri mau melakukan sesuatu belanja anggaran ini menjadi tidak fleksibel dan efisien," kata Menkeu dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022 yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan sedang menyusun reformasi belanja pemerintah agar program setiap Kementerian dan Lembaga dapat lebih sederhana untuk mencapai tujuan pembangunan seperti perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan.
Di samping itu ia juga meminta agar anggaran belanja dapat direalisasikan dengan tidak berlebihan dan digunakan betul-betul untuk mencapai hasil yang optimal.
"Jadi kalau ada suatu tujuan atau kegiatan bisa dilaksanakan dengan anggaran 10, kenapa harus meminta 15. Atau kalau dengan anggaran 10, hasilnya bisa 20, kenapa didesain hanya menghasilkan 18," katanya.
Setiap Kementerian dan Lembaga juga diharapkan merasa memiliki anggaran belanjanya sehingga bisa direalisasikan dengan baik.
Ia menambahkan pengelolaan keuangan negara ke depan akan terus menghadapi tantangan, tidak hanya dari penyebaran pandemi COVID-19 tetapi juga dari konflik geopolitik, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang dinamis, fleksibel, akuntabel, dan efisien.
"Untuk ini kita juga melakukan berbagai hal terkait transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dengan tujuan perbaikan layanan publik di seluruh wilayah tanah air, mengurangi ketimpangan, dan memajukan daerah tertinggal," ucapnya.
Baca juga: Menkeu akan terus perbaiki penilaian hasil belanja Kementerian/Lembaga
Baca juga: Menkeu: Belanja K/L harus didesain untuk capai tujuan pembangunan
Baca juga: Anggota DPR: Anggaran Pemilu 2024 meningkat untuk lindungi petugas
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
