"Dalam konteks itu, penting bagi Presiden SBY untuk mereorientasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan," kata Koordinator Program Kiara, Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, reorientasi kebijakan tersebut adalah dengan melibatkan perempuan nelayan sejak proses pengambilan keputusan hingga implementasi pelaksanannya di lapangan.
Hal tersebut, ujar dia, adalah karena dalam aktivitas perikanan berskala tradisional hingga industri, peran perempuan dinilai banyak terlibat di dalamnya.
Karenanya, ia menginginkan agar Presiden Yudhoyono dapat mendesak Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja aparat di bawahnya.
"Agar ke depan kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut tidak hanya terpaku di atas kertas program dan kerja KKP," katanya.
(M040/K005)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
