"Harus diteruskan upaya menciptakan langkah-langkah penyederhanaan sistem perpajakan dan menjadikannya sebuah sistem yang adil dan anti korupsi, serta memiliki UU tenaga kerja yang baik yang memiliki keseimbangan hak antara perlindungan tenaga kerjaWashington (ANTARA News) - Indonesia harus memberi prioritas segera terhadap penyelesaian reformasi pajak, tenaga kerja dan sektor kunci lainnya dengan tujuan menarik investasi yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kata seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF). Daniel Citrin, Wakil Direktur Departemen Asia Pasifik IMF mengatakan dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa baik dan hal-hal lain akan mengikuti dengan cepat. "Masih ada sejumlah masalah yang mempengaruhi iklim investasi dan hal itu merupakan masalah yang paling utama," kata Citrin Kamis lalu kepada kantor berita Perancis AFP setelah meresmikan Perkumpulan Indonesia-AS di Washington. Ketika ditanya apakah yang menjadi prioritas jangka menengah bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, ia mengatakan penyelesaian agenda reformasi pajak dan UU investasi yang baru, yang saat ini sudah pada tahap penyelesaian draft. "Harus diteruskan upaya menciptakan langkah-langkah penyederhanaan sistem perpajakan dan menjadikannya sebuah sistem yang adil dan anti korupsi, serta memiliki UU tenaga kerja yang baik yang memiliki keseimbangan hak antara perlindungan tenaga kerja dan pada waktu yang sama tidak membuat usaha menjadi sulit beroperasi," katanya. Citrin, yang telah bekerja di Indonesia sejak 2001, mengatakan pemerintah memerlukan sebuah "struktur pengeluaran yang baik agar bisa berkonsentrasi dalam hal perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan sosial di tengah penerapan kebijakan yang konsisten." Korupsi di Indonesia, yang termasuk paling buruk di dunia, disebut merupakan penghalang utama masuknya investasi bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Walaupun terjadi korupsi dan masalah lain, investasi asing di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat pada 2005 menjadi 8,91 miliar dollar AS sementara persetujuan melonjak hampir sepertiga menyusul adanya perbaikan stabilitas politik, kata pemerintah baru-baru ini. Citrin mengatakan, prioritas lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah menyelesaikan persoalan yang tak kunjung selesai selama empat tahun antara Pertamina dengan Exxon Mobil dalam hal siapa yang berhak mengelola dalang minyak di Cepu. Lapangan minyak itu, yang bisa menambah tingkat produksi minyak Indonesia sebesar 18 persen, adalah merupakan harapan utama bagi Indonesia untuk menghindari penurunan tingkat produksi. "Saya kira mereka harus menyelesaikan masalah Exxon Mobil secepatnya ... masalah ini berlarut-larut cukup lama," kata Citrin. Dalam hal prospek pertumbuhan ekonomi, Citrin mengatakan ada pertumbuhan positif namun ia mencatat untuk jangka pendek akan terjadi pelambatan pertumbuhan yang merupakan konsekuensi dari perubahan politik. Ekonomi Idonesia tumbuh 5,6 persen pada 2005, dan pada 2004 tumbuh sebesar 5,05 persen.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
