Kepada pers di gedung MPR/DPR Jakarta, Senin, Lukman menuturkan berbagai persoalan penyebab konflik di Papua itu, diantaranya soal kesejahteraan, kesenjangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), politik internal yang belum selesai, serta faktor-faktor lainnya menyangkut sosial kemasyarakatan dan kewilayahan.
"Oleh sebab itu, pemecahannya haruslah komprehensif, tidak bisa hanya parsial, menyelesaikan satu masalah tetapi menganggap enteng masalah lain," ujar Lukman Edy.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, contoh penyelesaian secara komprehensif itu, seperti menyelesaikan masalah Aceh, walaupun tentunya dengan pendekatan yang berbeda.
Untuk Papua, ia menyatakan, pemerintah sudah melakukan banyak hal, semisal program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, mengucurkan dana otonomi khsus (otsus), yang kesemuanya baru menyelesaikan satu sisi, yaitu peningkatan kapasitas fiskal di Papua.
"Tetapi, pemerintah lupa bahwa membangun Papua tidak bisa hanya dengan cara menggelontorkan sebanyak banyaknya uang kesana. Yang terjadi justru kesenjangan yang semakin dalam dan kesejahteraan yang tidak merata. Saya mengusulkan beberapa hal berkenaan dengan itu," kata mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I itu.
Pertama, kata Lukman, bangun sekolah-sekolah berasrama milik negara, sampai dengan tingkat menengah atas, sebanyak mungkin dengan kualitas yang baik.
"Kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Papua. Sekolah berasrama penting untuk proses pembudayaan dan pengajaran," ujarnya.
Kedua, membangun insfrastruktur jalan semassif mungkin yang menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Papua. Pembangunan infrastruktur di sana harus dijadikan program nasional, dengan kualitas nasional.
"Maksudnya, program nasional adalah, saya menyarankan pembangunan infrastruktur jangan diserahkan kepada pemerintah daerah, karena diragukan keberhasilannya," ujarnya.
Ketiga, percayakan program sosial kemasyarakatan, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan kepada pemerintah daerah, karena pemda lah yang tahu kebutuhan masyarakatnya. Terakhir, pemerintah pusat harus memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah yang menguasai asset dan kekayaan daerah.
(T.D011/M026)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
