"Untuk masalah uang 14 juta dolar AS, Polri konsekuen, kami siap diaudit dan transparan bila ada penyimpangan," kata Saut Usman di Jakarta, Senin.
Menurut keterangan Saut Usman, ia belum mengetahui proses pemberian dana pengamanan yang diberikan Freeport kepada anggota Polri yang bertugas di wilayah tersebut.
"Kita belum tahu dana itu persisnya dan belum tahu sampai kapan tahunnya. Bisa dicek ke Freeport dan internal kita dan lihat perkembangannya," kata Saut Usman.
Hal ini terkait pernyataan anggota Komisi I DPR Lily Wahid yang mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga 14 juta dolar AS untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika.
Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.
"Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan maka langsung kepada anggota," kata Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo di Jakarta, Jumat (28/10).
Apalagi dalam situasi yang sulit di dalam tugas dan medannya. Kapolri menyatakan pemberian dan pengamanan itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Mengenai besaran nilai uang yang diberikan pihak perusahaan, hal itu sesuai dengan uang operasi, katanya.
"Sekali lagi itu adalah tambahan, karena di sanakan (Papua, red) sulit, karena itu uang operasi, sama seperti dana operasi yang lain," kata Timur.
(T.S035/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
