Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menginstruksikan kepada semua anggota Fraksi PKB di DPR untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintahan Aceh. "Saya telah menginstruksikan kepada F-PKB untuk tidak menerima RUU yang memberi peluang bagi kemerdekaan Aceh," katanya di kantor PBNU Jakarta, Sabtu sore. Ia meminta kepada seluruh anggota F-PKB untuk memperjuangkan masalah ini dengan sunguh-sunguh. "Saya sampai saat ini belum yakin atas kesungguhan GAM (gerakan aceh merdeka). GAM sendiri belum-belum sudah impor mobil Proton Saga dari Malaysia," katanya. Menurut Gus Dur hal itu (impor mobil) menimbulkan kecurigaan, karena pemerintah Indonesia sendiri sampai sekarang secara resmi belum melakukan impor mobil dari Malaysia. Ia menyatakan bahwa menyatukan NKRI sudah sangat susah, tetapi malah ditambah dengan memberikan peluang merdeka bagi daerah lain. "Kalau Aceh nantinya bisa bebas dan lepas dari segala peraturan perundang-undangan NKRI, maka tujuh daerah lainnya di Indonesia siap menyusul," katanya. Gus Dur mengaku mengetahui daerah mana saja yang akan lepas tersebut, namun tidak menyebutkan secara rinci. "Sekarang belum dinyatakan merdeka saja ditubuh GAM sudah terjadi saling tipu, bagaimana kalau nanti Aceh benar-benar bebas," katanya. Beberapa waktu lalu dari rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, telah menyetujui pembentukan Pansus RUU tentang Pemerintahan Aceh. Pansus terdiri atas 50 anggota DPR dari 10 fraksi. Rapat paripurna mengharapkan agar Pansus RUU Pemerintahan Aceh segera bekerja optimal dalam menjalankan tugasnya agar target RUU dapat diselesaikan 31 Maret 2006 bisa dicapai.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006