"Pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang APBN, BUMN harus selalau mengikuti ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, " kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Menurut Dahlan, sesungguhnya dalam hal kewajiban pembayaran dividen kepada APBN, BUMN harus mengikuti ketentuan kuasa pemegang saham, atau bukan direksinya.
Pemerintah menetapkan setoran BUMN pada 2012 yang merupakan bagian laba tahun buku 2011 sebesar Rp28 triliun, terdiri atas dividen BUMN sektor perbankan sebesar Rp3,96 triliun dan dividen yang berasal dari sektor non perbankan sebesar Rp24, 04 trilun.
Sebelumnya Kementerian BUMN meminta agar setoran seluruh BUMN diturunkan menjadi hanya sekitar Rp25 triliun.
Alasan Kementerian BUMN meminta penurunan besaran setoran dividen agar perusahaan lebih leluasa untuk melakukan investasi yang pada ujungnya dapat menggenjot pendapatan sehingga kontribusi kepada negara lebih besar yang salah satunya dari penerimaan pajak.
Sebelumnya Kementerian BUMN akan menerapkan kebijakan dividen BUMN berkisar antara 10-45 persen.
Meski demikian Dahlan mengatakan pihaknya tetap menunggu sinyal dari Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
Saat ini menurutnya pemerintah sedang menjalankan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) yang membutuhkan dana investasi sebesar Rp836,5 triliun hingga tahun 2014.
Menurutnya, dalam proyek MP3EI sesungguhnya banyak melibatkan BUMN sehingga sangat dimungkinkan juga bagi perusahaan yang bersangkutan untuk meminta pengurangan dividen.
"Saya memaklumi keinginan direksi BUMN untuk menurunkan setoran dividen. Jika saya sebagai direksi saya juga akan melakukan hal yang sama (meminta penurunan), karena butuh dana yang cukup besar untuk investasi," ujarnya.
Akan tetapi ditegaskan Dahlan, pihaknya tetap menunggu dari Kantor Menko Perekonomian apakah dimungkinkan setoran dividen diturunkan dengan komitmen bahwa proyek pemerintah dalam kerangkan MP3EI juga berhubungan langsung dengan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
(ANT)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
