"Kami ingin Dewan Keamanan bereaksi terhadap provokasi dan peningkatan paling akhir ini dengan pandangan menghentikannya dan mengekangnya, sebab anda semua tahu bahwa jika ini tak dikekang, ini bisa mengarah kepada peningkatan lebih lanjut atau provokasi dan situasi sangat rentan di wilayah kami," kata Riyadh Mansour, pengamat tetap Palestina untuk PBB, kepada wartawan di luar gedung Dewan Keamanan.
Sebelumnya, Mansour bertemu dengan presiden Dewan Keamanan tepat sebelum pertemuan tertutup komite penerimaan Dewan Keamanan mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, demikian laporan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pada Senin (31/10), Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menjadi badan pertama PBB yang mengakui negara Palestina melalui pemungutan suara. Mayorita berlimpah anggota UNESCO mendukung keanggota Palestina.
Sebagai tanggapan atas kejadian itu, Israel menahan hasil pemungutan pajak untuk Pemerintah Otonomi Palestina (PNA) dan memerintahkan pembangunan 2.000 rumah di Jerusalem Timur, padahal Palestina ingin kota Arab yang dirampas Yahudi tersebut menjadi ibu kota negara masa depannya, dan memutuskan untuk melarang wakil UNESCO memasuki wilayah Palestina.
Mansour menyerukan dilakukan tindakan dari Dewan Keamanan terhadap provokasi Israel dan segera mengakhirinya dan "melepaskan uang pajak kami secepatnya".
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di dalam satu pernyataan yang dikirim kepada Xinhua mengenai keanggotaan PNA di UNESCO bahwa "tindakan semacam itu takkan membuat maju perdamaian, tapi malah membuatnya menjauh".
Komite penerimaan Dewan Keamanan bertemu pada Kamis, sekitar pukul 15:00 waktu setempat (Jumat, 04:00 WIB), guna membahas upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Prosedur di organisasi dunia tersebut menyeru Dewan Keamanan agar "menyarankan" permohonan itu ke Sidang Majelis Umum PBB.
Jika permohonan tersebut gagal meraih sembilan suara di Dewan Keamanan atau menghadapi veto dari salah satu dari kelima anggota tetap pemegang hak veto --Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia-- maka upaya itu mati.
Amerika Serikat, salah satu anggota tetap pemegang hak veto dan sekutu dekat Yahudi, sudah menyatakan secara terbuka bahwa AS akan memveto upaya Palestina di Dewan Keamanan sebab Washington berpendapat negara Palestina mesti muncul dari perundingan dengan Yahudi.
Palestina pada 23 September secara resmi mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB.
Komite penerimaan di Dewan Keamanan memiliki waktu sedikitnya tiga bulan untuk mempertimbangkan upaya keanggotaan Palestina sebelum melapor ke Dewan Keamanan.
(Uu.C003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
