"RAN PIJAR memberi perhatian khusus terkait sejumlah isu kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.
Muhadjir menyatakan, RAN PIJAR yang masuk dalam Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tersebut merupakan komitmen bersama lintas kementerian yang dipimpin oleh Kemenko PMK untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.
Baca juga: DPR RI minta penanganan kejahatan jalanan anak kedepankan pembinaan
RAN PIJAR memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kalangan anak usia sekolah dan remaja, seperti pola makan yang buruk, anemia, kurang gizi, obesitas, kekerasan di sekolah dan di rumah, perundungan di dunia nyata dan dunia maya, gangguan mental emosional, depresi, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika juga masalah akses terhadap pendidikan khususnya pada anak-anak kurang mampu dan disabilitas.
Muhadjir menyebutkan RAN PIJAR juga memiliki 5 strategi utama yaitu penguatan komitmen dan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan pemangku komitmen, perluasan akses pelayanan kesehatan gizi yang berkualitas, lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak remaja, perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup dan peran serta anak usia sekolah dan remaja serta penguatan dan pengembangan sistem informasi data riset dan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
Ia juga menekankan permasalahan yang menimpa anak usia sekolah dan remaja merupakan tanggung jawab semua pihak yang ingin memajukan Indonesia. Oleh sebab itu, semua pihak perlu bersinergi dalam menyejahterakan anak dan remaja melalui pedoman RAN PIJAR.
Baca juga: Kecerdasan banyak ragamnya, orang tua perlu hargai setiap potensi anak
"Berbagai kompleksitas masalah anak usia sekolah dan remaja tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif dari pemerintah, pemerintah daerah, seluruh kekuatan LSM, kekuatan masyarakat madani, dan semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia ini," kata Muhadjir.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk berusia 8-23 tahun mencapai 75 juta jiwa atau 27,94 persen dari total populasi Indonesia.
Sayangnya, permasalahan seperti anemia masih menjadi masalah utama pada remaja putri di Indonesia. Sebanyak 36 persen terkena anemia serta tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Akibatnya, anak yang dilahirkan mengalami kekerdilan (stunting).
Baca juga: KPAI minta guru peka terhadap permasalahan yang dialami murid
Oleh sebab itu, dengan adanya upaya bersama dengan kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat menyelamatkan bonus demografi negara yang berkualitas unggul.
“Tentu semua menyadari kita punya kesempatan yang bagus untuk bonus demografi hanya sampai tahun 2035, seandainya remaja kita tidak sehat dan tidak unggul tentu cita-cita untuk Indonesia maju yang didukung oleh generasi yang unggul ini tidak bisa unggul dengan baik," ucap Hasto.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
