Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja Pemerintah.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dapat berperan mengatasi persoalan mahalnya harga minyak goreng dengan melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

Menurut Tulus, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, melalui fungsi pengawasan tersebut, Puan dapat mengawasi kerja Pemerintah sehingga penyelesaian persoalan minyak goreng, terutama terkait dengan lonjakan harga, dapat didorong untuk segera diselesaikan.

"Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja Pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng. Sebagai DPR, ya, mengawasi Pemerintah," kata Tulus.

Tulus pun mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung RI (Kejagung) yang telah menetapkan tersangka dalam kasus penyelewengan minyak.

Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka kasus penyelewengan minyak goreng.

Ada pula tiga tersangka lainnya, yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) Stanley MA (SMA), dan General Manager di PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggung (PT).

Kejagung menyampaikan bahwa tiga tersangka dari pihak perusahaan tersebut telah secara intens berusaha mendekati tersangka IWW agar mengantongi izin ekspor minyak sawit mentah.

Meskipun begitu, kata Tulus, langkah tersebut belum mampu mengatasi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran secara optimal.

Pada dasarnya, menurut dia, harga minyak goreng dipengaruhi oleh struktur pasar di sisi hulu sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.

"Soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu. Jika Pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, harus diperbaiki dari sisi hulu," kata dia.

Tulus mengemukakan bahwa kemahalan harga minyak goreng menjadi masalah serius dan memerlukan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya.

Baca juga: Kejagung periksa pejabat Kemendag terkait ekspor CPO minyak goreng

Baca juga: Kejagung pastikan semua pejabat Kemendag diperiksa terkait ekspor CPO 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022