"Untuk mendukung keterhubungan jalur laut Indonesia dan Filipina, misalnya, kita sedang mempelajari pengimplementasian usulan proyek jaringan rute kapal RoRo itu," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang, Kimihiro Ishikane, kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Wakil Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang itu mengatakan, pengembangan jaringan rute kapal RoRo merupakan bagian dari sejumlah usulan proyek untuk mendukung konektivitas antarnegara anggota ASEAN.
Merujuk pada daftar proyek yang diusulkan Jepang pada pertemuan belum lama ini dengan Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC) di Medan, ia mengemukakan, Jepang mengusulkan lima usulan proyek, termasuk jaringan rute kapal feri.
Adapun empat usulan proyek lainnya, menurut dia, adalah pembentukan dasar kelayakan rantai pasokan, jaringan teknologi informasi generasi baru dan berkecepatan tinggi, serta pengaturan sumber keuangan bagi proyek-proyek konektivitas ASEAN.
Jepang juga mengusulkan proyek pengembangan sertifikasi dan regulasi otomotif untuk membantu memperkuat standar regulasi keamanan kendaraan bermotor ASEAN.
Terkait dengan komitmen Jepang pada penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antarnegara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu, Kimihiro mengatakan, pemerintahnya memastikan adanya sumber pembiayaan.
Namun, Jepang juga mengusulkan perlunya dukungan sumber pendanaan non-pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi penguatan keterhubungan (konektivitas) ASEAN, katanya.
"Jepang tetap punya sumber pembiayaan, tapi dana pinjaman ODA Jepang tidak mencukupi. Karenanya, kita perlu mendukung adanya kemitraan dengan pihak swasta untuk menginvestasikan dananya di kawasan ini. Tapi, kita perlu memberi mereka insentif dan perlindungan asuransi," katanya, sehubungan dengan KTT ASEAN-Jepang, Kamis (18/11). ODA adalah bantuan pembangunan resmi dari pemerintah Jepang.
Dalam pertemuan para pemimpin 10 negara ASEAN dengan Jepang yang menjadi rangkaian kegiatan KTT ke-19 ASEAN dan KTT terkai, kedua pihak sepakat mengeluarkan satu deklarasi bersama baru, katanya.
Deklarasi bersama baru itu berisi rencana aksi kerja sama yang menfokuskan pada upaya memperkuat konektivitas antarnegara anggota ASEAN dan manajemen bencana di kawasan, kata Kimihiro.
Diplomat senior Jepang itu mengatakan, pemerintah dan pihak swasta Jepang sudah mengeluakan dana senilai 20 miliar dolar AS dalam lima tahun terakhir guna mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN.
Dari total dana itu, sebanyak 13 miliar dolar AS di antaranya berasal pemerintah lewat skema ODA. Selain perlunya dukungan swasta, Jepang juga mendorong ASEAN mencari kemungkinan kerja sama dengan pihak lain, termasuk Bank Pembangunan Asia.
Jepang selama ini menjadi salah satu mitra dagang dan pihak yang membiayai banyak proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.
Beberapa pembangunan infrastruktur atas biaya Jepang yang sudah dan sedang jalan adalah pembangunan jembatan internasional kedua Sungai Mekong yang menghubungkan Thailand dan Loas serta proyek perbaikan jalan negara di Kamboja.
KTT ASEAN-Jepang yang akan berlangsung Jumat (18/11) itu merupakan rangkaian kegiatan KTT ke-19 ASEAN dan KTT terkait yang sudah berlangsung sejak 13 November dan berakhir 19 November.
KTT ke-19 ASEAN yang akan berlangsung Kamis (17/11) dihadiri kepala negara/pemerintahan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam.
Para pemimpin ASEAN itu juga akan bertemu dengan para mitra wicaranya dari China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Rusia di KTT ke-enam Asia Timur yang puncaknya berlangsung Sabtu (19/11).
(T.R013)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
