Brussel (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Mussa, pada Rabu (22/2) meminta Uni Eropa (UE) untuk terus memberikan bantuan kepada Palestina meskipun kenyataannya bahwa kelompok Islam garis keras Hamas yang akan memimpin pemerintahan. EU yang beranggotakan 25 negara selama ini merupakan donor terbesar Palestina, tapi menemui dirinya sendiri dalam posisi yang tidak nyaman bulan lalu ketika Hamas, yang para tokohnya ada pada daftar hitam pelaku teror memperoleh kemenangan dengan jumlah suara yang besar dalam pemilihan legislatif di Palestina. "Adalah tanggungjawab besar sekarang untuk terus membanru Palestina.Saya yakin bahwa anda, sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab, akan memberi mereka bantuan sebanyak yang anda dapat," kata Mussa Pasa, anggota Parlemen Eropa di Brussel. Ia menimpali, "Uang itu diberikan pada pemerintah Palestina bukan pada para menteri untuk menikmati hidup mereka. Ini untuk Palestina untuk makan, untuk mengirim aanak-anak ke sekolah." Sejak pemilu berlangsung di Palestina pada Februari 2006, EU memperingatkan bahwa organisasi itu dapat memutus dana pada pemerintah otonomi Palestina, jika pemerintah baru yang dipimpih Hamas menolak meninggalkan kekerasan dan tidak mengakui Israel. EU juga menolak melakukan pembicaraan dengan para pejabat Hamas hingga kebijakan gerakan itu dalam pemerintah ada kejelasan. Namun, setelah Israel menjatuhkan sanksi yang secara potensial dapat melumpuhkan Palestina, Kepala Kebijakan Luar Negeri EU, Javier Solana, akhir pekan lalu mengatakan bahwa Eropa akan terus memberikan dukungan keuangan sebanyak mungkin. "Kami tidak akan meninggalkan rakyat Palestina. Saat momen itu tiba bahwa sebuah pemerintah dibentuk, kami akan menganalisa situasi," katanya. Mussa minta EU untuk tidak mengubah dukungannya kepada Hamas. "Jangan berusaha memencilkan mereka. Ajaklah mereka. Ini adalah pesan untuk mengikusertakan mereka, tidak dengan menentang prasyarat dan menghukum mereka," katanya. Para menteri luar negeri EU diperkirakan akan membicarakan pendekatan mereka kepada Hamas ketika mereka bertemu di Brussel pada 27 Februari 2006. Sanksi Israel pada pemerintah yang sedang naik itu termasuk pembekuan pembayaran pajak yang negara itu kumpulkan atas nama Palestina yang nilainya sekitar 50 juta dolar per bulan, pembatasan perjalanan pada orang yang berafiliasi pada Hamas dan pemeriksaan keamanan tambahan. (*) (Foto: pasukan perlawanan Palestina)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006