"Kami akan melakukan tes urine ke seluruh siswa-siswi yang dijadwalkan bulan Desember mendatang dan akan dilakukan di beberapa sekolah," katanya saat memimpin Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di halaman SMAN 13 Siak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Senin.
Alfedri mengatakan, pengguna narkoba di kalangan pelajar akan rehabilitasi serta penindakan hukum bagi pengedarnya.
"Hal ini merupakan salah satu program kegiatan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) pada tahun ini dan selanjutnya pada tahun-tahun selanjutnya, nantinya juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang dimulai pada 25 sampai 27 pada bulan ini yang akan diikuti oleh seluruh guru-guru BP," katanya.
Alfedri mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkotika.
"Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan, akhlak dan moral," katanya.
Dia mengatakan, masalah pendidikan yang bukan hanya menyangkut sarana seperti menambah ruang kelas, tetapi juga bagaimana ke depan dapat meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
"Hal ini sangat penting meningkatkan relevansi dunia pendidikan ini ke pangsa dunia kerja dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan," ujarnya.
Alfedri yang juga Ketua BNK Kabupaten Siak mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah diperkenankan melakukan penyuluhan narkotika. Penyuluhan narkotika di sekolah-sekolah ini merupakan yang perdana dilakukan semenjak menjabat sebagai Wakil Bupati Siak.
"Ini juga merupakan program strategis kami bersama bupati dimasa yang akan datang, sesuai dengan visi dan misi kami 2011-2016. Kita ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Siak yang cerdas, sehat, sejahtera, agamis dan berbudaya Melayu," katanya.
Dikatakannya semua upaya tak terlepas dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang terbaik di provinsi Riau. "Semua ini dapat terlaksana dengan dukungan dari semua pihak," harapnya.
Dari visi ini tentunya ada kebijakan strategis di bidang pendidikan, yaitu mewujudkan perguruan tinggi negeri.
"Ke depan kami akan menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Nantinya pemerintah daerah juga memberikan dana BOS dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Seluruh uang-uang komite dari SMA akan kami tanggulangi, setelah kami hitung untuk dana SMA berjumlah Rp5 miliar dan SMK berjumlah Rp2 miliar," katanya. (ANT-233)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
