"Ini adalah feed back kritik positif untuk segera dibenahi," kata Menteri Sjarifuddin Hasan kepada wartawan seusai upacara HUT Korpri ke-40 di Halaman Kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa.
KPK melalui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin mengumumkan bahwa berdasarkan hasil survei integritas publik, sebanyak tiga instansi termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dianggap masih memberlakukan praktek suap dan gratifikasi.
Dua instansi lain yang menurut penilaian KPK masih mempraktekkan suap dan gratifikasi adalah Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menteri Sjarifuddin sendiri menanggapi, setiap kelemahan harus diperbaiki dengan segera dan ia mengakui jika menyangkut informasi data, instansi yang dipimpinnya memang sangat minim.
Menurut dia, jika hal ini yang dimaksudkan KPK maka ke depan kinerja seluruh karyawan Kementerian Koperasi dan UKM harus diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih baik.
"Kalau menyangkut data, kami harus bekerja sama dengan BPS selain melakukan survei dan riset. Saya menyadari data di Kementerian Koperasi dan UKM sangat kurang. Data koperasi bahkan baru akurat setelah saya masuk ke kantor ini," kata Sjarifuddin Hasan.
Pihaknya mencatat jumlah koperasi saat ini mencapai 186.907 unit. Dari jumlah itu seluruhnya sudah terdata termasuk nama pengurus, perkembangan usaha, SHU dan data lainnya.
"Yang belum selesai dikerjakan adalah data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk dimana saja domisilinya," katanya.
Karena itu, Sjarifuddin mengasumsikan, data yang dimaksudkan dari laporan KPK tersebut adalah akses data pasar domestik UMKM yang belum tercatat secara menyeluruh.
"Meski demikian, saya akan meminta arahan dari pimpinan KPK supaya kinerja kami lebih bagus ke depan," katanya.
(H016/A023)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
