Berikut lima berita hukum menarik pilihan ANTARA:
1. KPK periksa dua politikus Demokrat terkait dugaan korupsi Bupati PPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua politikus Partai Demokrat, yakni Andi Arief dan Jemmy Setiawan, untuk mendalami pertemuan dengan tersangka Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
Kedua politikus tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Gafur di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.
Selengkapnya baca di sini.
2. Jaksa penyidik serahkan berkas 3 tersangka PT Asabri kepada JPU
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan berkas perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) PT. Asabri (Persero) kepada jaksa penuntut umum (JPU)
“Telah menyerahkan tiga berkas perkara atas nama tiga orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana Investasi oleh PT. Asabri (Persero) di beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. ACC Sulawesi desak polisi menyelidiki jembatan ambruk di Bone
Lembaga penggiat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan segera mengusut dan menyelidiki adanya dugaan korupsi usai ambruknya jembatan besi di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada Minggu (8/5).
"Perlu ada proses penyelidikan untuk mengetahui ambruknya jembatan itu, padahal baru dan belum digunakan," ujar Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. BNPT: Lima WNI jadi teroris dan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut lima warga negara Indonesia (WNI) menjadi teroris asing dan telah menerima sanksi dari pemerintah Amerika Serikat (AS) atas perannya sebagai fasilitator keuangan ISIS.
"Pemerintah AS sebelumnya telah mengomunikasikan pencantuman ini ke pemerintah Indonesia," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
5. KPK lengkapi pemberkasan kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melengkapi pemberkasan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU.
"Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
