"Setidaknya, itu data yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," katanya dalam Rapat Kordinasi Dinas Pertanian se-Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Selebihnya, kata Wamentan, ada yang dalam kondisi rusak ringan (16 persen), rusak sedang (26 persen) dan rusak berat (10 persen).
Pihaknya telah mendiskusikan hal itu dengan Kementerian PU agar memberikan perhatian dan prioritas dalam perbaikan infrastruktur pertanian.
Perhatian tersebut dibutuhkan untuk mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan yang telah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jadi, jangan hanya infrastruktur jalan saja yang diperhatikan," katanya.
Menurut dia, semakin sedikitnya jumlah lahan pertanian yang baik untuk bercocok tanam itu juga mengkhawatirkan karena semakin banyak alih fungsi lahan.
Di Pulau Jawa, proses alih fungsi lahan tersebut terjadi secara massif dengan menjadikannya sebagai lokasi perumahan dan aktivitas lain di luar pertanian.
Ironisnya, lahan-lahan yang dialihfungsikan tersebut justru area persawahan yang subur dan produktif dalam menghasilkan kebutuhan pangan masyarakat.
Kondisi itu sempat memunculkan wacana untuk moratorium atau menunda alih fungsi lahan pertanian di tanah air.
Di satu sisi, pihaknya sangat menyetujui wacana tersebut dengan maksud terjaganya jumlah pasokan beras untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.
Namun di sisi lain, pembangunan yang dilakukan di lahan-lahan itu juga sulit dihalangi karena sebagian di antaranya untuk penyediaan berbagai kegiatan industri.
Jika moratorium tersebut dilakukan, dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan industri berbagai bahan kebutuhan masyarakat akan terganggu.
(T.I023/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
