penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mencapai 3.355 MW,..Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut mendukung optimalisasi pemanfaatan panas bumi dalam upaya transisi energi dan meningkatkan investasi dalam bidang panas bumi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mencapai 3.355 MW, di mana proyek pembangkit yang sudah ada badan usaha sebesar 2.650 MW atau 78,9 persen dari total rencana.
"Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan panas bumi hingga 18 GW untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan investasi dalam panas bumi, Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan. Kita punya waktu sekitar delapan tahun untuk mencapai target tersebut, kita upayakan bersama," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Baca juga: API: Pengembangan panas bumi penuhi kebutuhan energi berkelanjutan
Dadan menambahkan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai tantangan melalui kerja sama dan sinergi agar pengembangan panas bumi tidak dipersempit menyangkut tarif saja.
Pemerintah sudah menyediakan insentif yang lengkap dan ikut terlibat dalam mengurangi risiko pengembangan melalui kegiatan government drilling.
Selain itu, telah dibentuk tim khusus yang melakukan pemantauan kemajuan pengembangan panas bumi yang sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
Beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan panas bumi untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan investasi dalam panas bumi, di antaranya rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Regulasi itu mengatur pembelian listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero).
Selain itu, kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi para pengembang. Pemerintah menyediakan akses pendanaan murah, seperti fasilitas Geothermal Resource Risk Mitigation yang dapat membantu pendanaan proyek panas bumi terutama fase eksplorasi.
Baca juga: Bahlil: Kerja sama Pertamina-Chevron buat RI jadi pusat industri EBT
Pemerintah juga mendorong inovasi teknologi dan implementasi skema bisnis baru, seperti produksi hidrogen hijau, direct-use, power wheeling, perdagangan karbon, hingga peluang CCS/CCUS pada proyek panas bumi. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelayakan dan daya saing proyek panas bumi.
Dadan menyampaikan bahwa Direktorat Panas Bumi selalu siap menjadi fasilitator untuk berbagai permasalahan yang dihadapi para pengembang panas bumi di Indonesia, di antaranya permasalahan yang menyangkut perizinan.
“Kami siap memfasilitasi untuk hal-hal yang nanti ada kaitannya dengan pemerintah, khususnya yang terkait dengan Kementerian ESDM untuk memfasilitasi proses perizinan ini. Kami posisinya meminta klarifikasi kalau ada urusan dengan kementerian yang lain,” pungkas Dadan.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
