... netralitas TNI tidak bisa ditawar lagi...Jakarta (ANTARA News) - Sudah cukup lama TNI memutuskan tidak lagi ikut dalam politik praktis. Namun pada beberapa keperluan tertentu, bisa saja personelnya terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi, di antaranya jika diminta mengamankan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"Untuk para prajurit yang bertugas mengamankan penyelenggaraan pilkada diminta tetap menaati norma hukum dan demokrasi serta menjunjung tinggi netralitas TNI," kata Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Hotma Marbun, pada upacara 17-an di Markas Besar TNI, Senin.
Marbun menyatakan hal itu sesuai amanat tertulis Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, yang dia bacakan. Panglima TNI menegaskan netralitas TNI tidak bisa ditawar lagi, dalam amanat tertulisnya itu.
Mulai tahun depan, banyak kabupaten dan provinsi di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah masing-masing dengan sejumlah biaya. Tiga tahun lagi juga akan digelar pemilu presiden.
Selain itu, Panglima TNI juga mengingatkan agar para prajurit yang bertugas menjaga wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, untuk meningkatkan kewaspadaannya.
"Saya minta para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar untuk sungguh-sungguh memperlihatkan tingkat kesiagaan yang tinggi," katanya.
Sebagai institusi yang mengetengahkan profesionalitas pada masa kini dan ke depan, TNI juga harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan operasional guna menyongsong tugas-tugas ke depan.
Hal itu masih ditambah kewajiban menyiapkan pertanggungjawaban kinerja di satuan kerjanya masing-masing, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Ditegaskan, meskipun dengan keterbatasan peralatan utama yang dimiliki, TNI tetap dapat mengaktualisasikan jatidirinya melalui kinerja yang dilaksanakan secara ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara. (R018)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
