Pemkot Palu bicara pemulihan pascabencana rangkaian GPDRR di Bali
Kamis, 26 Mei 2022 16:08 WIB
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo (kedua kanan) menjadi pembicara pada rangkaian agenda Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, Rabu (26/5/2022). ANTARA/HO/Humas Pemkot Palu/am.
proses pemulihan pascabencana yang masih berlanjut
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu pembicara pada satu forum dalam rangkaian Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, mengusung materi proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasacempa, tsunami dan likuefaksi.
"Mewakili Wali Kota Palu, kami membagi pengalaman kepada delegasi yang hadir saat menghadapi situasi darurat hingga proses pemulihan pascabencana yang masih berlanjut hingga saat ini," kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Kamis.
Ia mengemukakan, bencana alam 28 September 2018 peristiwa dahsyat dan tidak dapat dilupakan, bahkan masih sering menjadi pembicaraan oleh masyarakat.
Khusus Kota Palu, tiga bencana alam menerjang sekaligus yakni gempa, tsunami dan likuefaksi di waktu bersamaan. Dampak likuefaksi meluluhlantakkan dua Kelurahan di ibu kota Sulteng yakni Kelurahan Petobo dan Balaroa.
Usai peristiwa alam menelan ribuan korban jiwa, katanya, Pemkot Palu menggandeng komunitas, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk membuka ruang bagi lembaga kemanusiaan lembaga dalam dan luar negeri turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemenuhan kebutuhan, tidak hanya mencakup kebutuhan logistik seperti tenda darurat, makanan dan obat-obatan, tetapi juga pemulihan psikologi dari trauma yang dialami masyarakat setempat.
"Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemulihan Kota Palu pada situasi darurat, dan hingga kini masih ada sebagian LSM melakukan pendampingan terhadap korban bencana," ujar Irmayanti.
Ia memaparkan, pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya pemulihan pada sektor infrastruktur, tetapi juga di dalamnya melekat pemulihan psikososial, program kesehatan, mitigasi serta bantuan modal usaha.
Lalu dari aspek gender, Pemkot Palu juga masih membangun kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat lokal menanggapi kebutuhan perempuan dan anak-anak korban bencana dari aspek pendidikan serta penguatan ketahanan ekonomi dengan tujuan bangkit dari keterpurukan.
"Perempuan dan anak salah satu kelompok rentan yang butuh perhatian pemerintah, termasuk warga lanjut usia (lansia)," ucap Irmayanti.
Dikatakannya, perhatian pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam memberikan pengayoman lewat pemberdayaan keterampilan dengan harapan ke depan mereka lebih mandiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat," demikian Irmayanti.
