"Kami berharap, segera ada penuntasan atas kasus-kasus lahan milik warga di beberapa lokasi di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti," tegas Karyono, (34), salah satu penggiat swadaya masyarakat kepada ANTARA Pekanbaru, Rabu.
Ia menyatakan itu, masih terkait aksi `jahit mulut` sejumlah warga bersama Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMP3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai protes atas usaha sebuah perusahaan besar di wilayahnya.
"Peristiwa yang terkesan berunsur `menindas` petani Meranti dan daerah lain, baik di Riau maupun berbagai provinsi di Indonesia harus dihentikan. Aparat negara harus benar-benar bersikap sebagai abdi rakyat, sehingga sudah seharusnya melindungi rakyat," tandasnya.
Dia juga mengingatkan para aparat, agar selalu berpihak kepada rakyat, bukan mengabdi kepada para pemilik modal.
"Rakyat Riau seharusnya bisa hidup sejahtera, seandainya sumberdaya alamnya tidak dihisap dan dikuasai kaum kapitalis," ujarnya.
Dikatakan Karyono, Riau kaya sumberdaya minyak dan gas, begitu juga hasil pertanian, perikanan maupun hasil hutan.
"Mari kita berdayakan rakyat sendiri untuk mengelola serta menikmati semuanya, bukan diserahkan untuk semakin memperkaya kaum pemilik modal besar yang menguasai berjuta-juta hektar lahan, sementara kaum tani makin dimarginalkan," katanya.
Jangan Dipolitisasi
Sementara itu, sebagaimana pernah diberitakan ANTARA, sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, mengingatkan, agar konflik antara perusahaan industri kehutanan dan masyarakat di Pulau Padang, jangan dipolitisasi pihak mana pun atas nama warga.
Hal itu antara lain dinyatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rubi Handoko kepada pers di Pekanbaru, belum lama ini.
Ia berharap, jangan sampai aksi-aksi demonstrasi termasuk tindakan `jahit mulut` itu ditunggangi, apalagi dinyatakan seolah-olah sudah sudah mewakili aspirasi semua warga di sana.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi nekat warga di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta itu terkait upaya menolak tindakan perusahaan `Riau Andalan Pulp and Paper` (RAPP), karena dianggap telah merampas lahan warga.
Ia berulangkali mengingatkan pihak mana pun, agar jangan pernah mengatasnamakan mayoritas warga Pulau Padang, Kepulauan Meranti.
"Terlalu banyak kepentingan. Kami harap pihak-pihak tersebut menyadari dan tidak mempolitisasi masalah dengan mengorbankan pihak lain," ujar Rubi.
Saat ini terdapat 35.975.00 warga tinggal di wilayah Pulau Padang, Kepulauan Meranti, yang sebagiannya menentang keberadaan usaha RAPP tersebut.
"Rakyat memang perlu disadarkan akan hak-haknya, dan jangan dibiarkan terus menerus dihisap kaum kapitalis, apalagi dengan menggunakan elite tertentu sebagai mediator yang cenderung menipu dengan membutakan hak-hak rakyat selama ini," tandas Karyono.
Ia menambahkan, saatnya semua elite di Riau berkaca kepada berbagai peristiwa di berbagai daerah lain, mulai dari Timika, Mesuji, hingga Sape.
"Di mana ada pemihakan para elite kepada kepentingan kaum pemilik modal, selalu saja rakyat jadi korban. Kami berharap, ini tidak terjadi di Riau," ujar Karyono lagi.
(T.M036/E008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
