Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pada tahun 2012 menjadi tahun terberat bagi BPH Migas karena selama ini kinerja BPH Migas dinilai lambat, tidak tepat sasaran, dan terkesan cari selamat jika ada kasus kasus terkait dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
"BPH Migas yang sekarang ini harusnya sudah mulai bekerja, tanpa harus menunggu tim untuk dilantik. BPH Migas harus bekerja dengan sistem jemput bola," kata Dewi kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu pagi.
Masalah-masalah akurat, seperti distribusi dan penyelewengan BBM yang marak dari tahun ke tahun tidak pernah tuntas dibereskan oleh BPH Migas.
"BPH Migas harus memberantas tuntas mafia bidang ini. Jika tidak, hanya akan menambah masalah bangsa dan BPH Migas dinilai tidak ada gunanya sebagai lembaga yang punya otoritas dan kewajiban dalam bidang distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi," ujar Dewi.
Seperti diketahui bahwa jajaran baru BPH Migas yang disahkan paripurna lalu berisi orang-orang yang memiliki kompetensi beragam dan saling melengkapi.
"Bahkan, dari faktor usia juga lengkap, dari yang muda hingga yang sudah puluhan tahun bekerja di bidang migas juga ada. Jadi, tidak ada alasan BPH Migas terlena dan menunggu perintah untuk bekerja. Berdayakan para ahli yang sekarang duduk di BPH Migas dan bersama-sama pecahkan masalah krusial ini", tambah Dewi.
BPH Migas, kata dia, juga harus menunjukkan eksistensi, kapasitas, dan kompetensinya dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Jangan sampai pada akhirnya semua pihak menyimpulkan bahwa memang layak jika BPH Migas harus di bubarkan jika kinerja tahun 2012 tidak juga nampak," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah itu. (Zul)
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
