"Kita mendorong agar pada 2012 semua sudah memiliki LPSE," katanya setelah melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo, di Jakarta, Senin.
Azwar mengatakan, LPSE merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Percepatan pembentukan LPSE berarti mempercepat pelaksanaan pemerintahan yang terbuka.
"Untuk itu, kita meminta tahun ini semua kementerian/lembaga sudah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik," katanya.
Data yang dikeluarkan LKPP menunjukkan hingga saat ini jumlah LPSE yang sudah terbangun 315 unit dan masih ada 300 LPSE lagi yang harus dibangun. Daerah yang belum memiliki LPSE, seperti Papua Barat.
Sementara itu, Eko Prasojo mengatakan, guna mendorong percepatan pembentukan LPSE, maka kementerian/lembaga yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja harus membangun LPSE.
Ia mengatakan, ke depan kementerian/lembaga yang mengajukan tunjangan kinerja juga harus sudah menggunakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
"Target LKPP ada 300 LPSE baru, itu yang akan kita dorong juga dalam kaitan reformasi birokrasi. Segera bangun LPSE," katanya.
Kepala LKPP, Agus Rahardjo, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa untuk membangun unit kerja guna menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa atau yang disebut LPSE, maka diperlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan instansi/lembaga.
"Masih ada masalah soal political will ini," katanya.
Menpan beserta Wamen, pada Senin, melakukan kunjungan kerja ke LKPP. Dalam kunjungannya tersebut, Menpan berdiskusi dengan pimpinan LKPP terkait pengadaan barang/jasa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan dan pimpinan LKPP juga membahas tentang LPSE dan implementasi lelang secara elektronik (e-procurement).
(T.H017/S024)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
