Jakarta (ANTARA News) - Asisten Menlu Amerika Serikat (AS) Christopher Hill, mengatakan, ia mendiskusikan masalah Blok Cepu dan PT Freeport Indonesia dalam pertemuannya dengan pengusaha Amerika di sela kunjungan seharinya di Jakarta, Jumat. "Benar saya mendiskusikan kasus-kasus `high profile` ini. Saya tidak mengatakan bahwa kedatangan saya ke sini adalah untuk mendiskusikan semua ini, tetapi saya mendapatkan diskusi yang baik dengan Duta Besar (B.Lynn) Pascoe," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat sore. Namun ia tidak merinci isi pembicaraannya tentang apa yang disebutnya "kasus-kasus sangat penting" dengan para pengusaha Amerika Serikat itu. Blok Cepu dan PT.Freeport Indonesia merupakan dua isu yang menyita perhatian media massa Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Dalam kasus Blok Cepu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela kunjungannya di Myanmar, Kamis (2/3), telah meminta agar solusi terhadap kasus pengelolaan ladang minyak yang diperebutkan oleh Pertamina dan Exxon Mobil itu didasarkan pada pertimbangan rasional dan lebih banyak mempertimbangkan perhitungan ekonomis yang memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat Indonesia. "Saya instruksikan Wapres untuk berbicara dengan menteri terkait. Cari solusi terbaik dan laporkan kepada saya sehingga terang benderang," katanya kepada wartawan. Blok Cepu, kata Kepala Negara, merupakan salah satu ladang minyak yang diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak Indonesia. Blok tersebut diperkirakan akan dapat memproduksi minyak 150.000 barel per hari. Presiden mengatakan, pembicaraan blok Cepu sudah lama dilakukan, yakni sejak jaman Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan sebelumnya. Pada saat Presiden Megawati, katanya, sebenarnya sudah ada titik temu pengelolaan blok tersebut yang menguntungkan Indonesia, tapi belum ada kesepakatan final antara pihak yang ingin menjadi operator di blok tersebut. Presiden mengatakan, pada saat dirinya memimpin pemerintahan, ia melanjutkan perundingan dan ternyata hasilnya lebih menguntungkan Indonesia. "Tidak benar Indonesia pada pihak yang dirugikan, atau pada pihak yang kalah," kata Presiden. Setelah itu, katanya, permasalahannya adalah siapa yang akan mengoperasikan ladang tersebut apakah Pertamina atau Exxon Mobil. Perundingan tersebut, katanya, memakan waktu berbulan-bulan. Oleh sebab itu, Presiden mengusulkan adanya operasi bersama. "Oleh karena itu saya katakan kenapa tidak operasi bersama," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006