Kekurangan dana relokasi warga bantaran Bengawan Solo sekitar Rp40 miliar, dan komposisinya bantuan pusat berbanding daerah 70:30 atau 50:50, akan segera dibahas, kata Menko Kesra di Solo, Minggu.
Pemerintah Kota Surakarta sebelumnya telah melakukan pembangunan infrastruktur penahan banjir di sepanjang bantaran Bengawan Solo, antara lain dengan peninggian tanggul, pembuatan rumah pompa, dan relokasi penghuni bantaran.
Menurut Menko Kesra, upaya Pemkot Surakarta perlu dicontoh oleh kabupaten dan kota yang daerahnya sering terancam bencana banjir.
Menko Kesra juga memberikan apresiasi terhadap penanggulangan banjir di Solo terutama cara relokasi dilakukan dengan cara yang baik dan diterima warga sekitar. Sebanyak sekitar 1.500 keluarga bantaran, kini tinggal tersisa sekitar 600-an keluarga yang harus ditangani.
Selain itu, Menko Kesra juga meminta meminta pemkot mengamankan wilayah bantaran dari hunian warga dengan relokasi. Kegiatan ramah lingkungan diterapkan untuk menjaga aliran sungai tetap lancar.
"Kami meminta kewaspadaan dini daerah-daerah di Indonesia terhadap cuaca ekstrem. Karena berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan cenderung tinggi hingga Februari mendatang," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta Joko Widodo menjelaskan, penanggulangan banjir di Kota Solo dengan cara relokasi warga bantaran, peninggian tanggul, dan pembangunan fasilitas irigasi atau rumah pompa.
Menurut Joko Widodo, apabila seluruh kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan secara permanen, maka bencana banjir tidak akan menghatui warga kota ini.
"Kami berharap Pemerintah Pusat bisa membantu dana untuk pembiayaan kebutuhan relokasi warga bantaran," katanya.
Menurut dia, lahan bantaran bekas hunian tersebut ke depan direncanakan untuk hutan kota di sepanjang bantaran Bengawan Solo.
(U.B018/Z003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
